Berita

Presiden Joe BIden/Net

Dunia

Menlu AS: Pernyataan Biden Soal Genosida Armenia Tidak Bermaksud Menyalahkan Turki

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 07:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken angkat bicara mengenai polemik pernyataan kontroversial Presiden Joe Biden yang menyebut peristiwa 1915 sebagai genosida, sebuah langkah yang mengundang kemarahan pemerintah Turki.

Menurutnya, pernyataan Biden sama sekali bukan mau menyalahkan Ankara, melainkan untuk menghormati para korban dalam tragedi tersebut.

Berbicara di acara virtual dengan media asing pada Rabu (27/4), Blinken mengatakan pengakuan Biden seharusnya tidak mengejutkan karena Presiden AS "menyatakan pandangan yang dia pegang selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas tentang itu."


"Seperti yang dicatat Presiden, peringatan Hari Peringatan adalah untuk menghormati para korban, bukan untuk menyalahkan. Dan tentu saja, fokus yang kami berikan pada peristiwa-peristiwa yang terlibat ini di masa-masa memudarnya Kekaisaran Ottoman," kata Blinken, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (29/4).

Blinken mengatakan penting untuk dicatat bahwa Biden memiliki percakapan yang baik dengan Erdogan dan ada banyak masalah dan bidang di mana kedua negara bekerja sama.

"Turki adalah sekutu penting bagi Amerika Serikat dan NATO. Kami telah bermitra dalam banyak kepentingan regional bersama, kepentingan global," kata Blinken, menambahkan bahwa AS-Turki sejauh ini memiliki hubungan bilateral yang kuat dan memiliki banyak kesepakatan.

Sabtu pekan lalu Joe Biden menyebut peristiwa 1915 sebagai genosida, melanggar tradisi yang telah lama dipegang oleh Presiden Amerika untuk tidak menggunakan istilah tersebut.

Turki dengan cepat menolak istilah tersebut dan menyatakannya batal demi hukum.

Presiden Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut pernyataan Biden tidak berdasar, tidak adil dan bertentangan dengan fakta tentang peristiwa menyakitkan yang terjadi lebih dari seabad lalu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya