Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Parlemen Turki Keluarkan Deklarasi, Desak Joe Biden Tarik Pernyataan Genosida Armenia

RABU, 28 APRIL 2021 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Gelombang penolakan di kalangan pemerintahan Turki terus meningkat terkait pernyataan Joe Biden yang menyebut peristiwa 1915 sebagai genosida.

Setelah sebelumnya Presiden Recep Tayyip Erdogan  mengecam pernyataan Biden yang ia anggap sebagai sebuah fitnah, kini giliran Parlemen Turki yang menyatakan sikap menolak atas pernyataan tersebut lewat sebuah deklarasi pada Selasa (27/4).

"Sebagai Majelis Besar Nasional Turki, kami menyesalkan dan sangat mengutuk pernyataan Presiden AS Joe Biden dengan pernyataan tertanggal 24 April 2021 untuk mengadopsi klaim lobi Armenia pada peristiwa 1915, sebagai genosida," kata deklarasi bersama oleh partai politik, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (27/4).


"Kami dengan keras menolak fitnah tak berdasar ini, yang tidak memiliki arti selain distorsi sejarah dengan motif politik," katanya.

Parlemen juga meminta Biden untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengubah pernyataannya tentang peristiwa tahun 1915.

"(Kami menyerukan Biden) untuk mendukung rakyat Turki dan Armenia untuk hidup dalam perdamaian, stabilitas dan keamanan," tambahnya.

Deklarasi itu menyusul pernyatan Biden pada Sabtu akhir pekan lalu, di mana dia menyebut peristiwa tahun 1915 sebagai genosida. Sebuah langkah yang tidak pernah diambil oleh presiden terdahulu Amerika.

Catatan sejarah mengungkapkan, sejak abad ke-17 hingga masa Perang Dunia I, sebagian besar tanah orang Armenia dikuasai oleh orang Turki Ottoman, yang mengakibatkan orang Armenia menderita akibat diskriminasi.

Pembantaian yang paling mengerikan terjadi dimulai pada 24 April 1915, di mana ratusan intelektual Armenia diusir dan dieksekusi oleh Kekaisaran Ottoman.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya