Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Impor 1 Juta Ton Beras Makin Menurunkan Reputasi Presiden Jokowi

SENIN, 22 MARET 2021 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Keputusan mengimpor 1 juta ton dinilai berpotensi makin menurunkan reputasi Presiden Joko Widodo. Sebabnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia SYah saaat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).

Kata Dedi, rencana impor oleh pemerintah itu mengkonfirmasi dua hal.

Perrtama, pemerintah gagal memberdayakan sektor pertanian.

"Pemerintah gagal memberdayakan pertanian yang semestinya menjadi andalan Indonesia. Ini sekaligus menandai potret buran food estate yang sedang dilaksanakan," demikian kata Dedi.

Kedua, publik akan menganggap pemerintah tidak serius menghindari impor. Padahal, Jokowi sering mengatakan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri.

"Pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menghindari impor, apa yang sering Jokowi katakan sebagai presiden yang meminta warga negara anti asing, sama sekali tak terbukti," pungkas Dedi.

Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan rencana impor 1 juta ton beras tidak untuk merusak harga beras dan gabah kering. Justru dengan impor itu, kataLutfi pemerintah ingin bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak dikuasai oleh spekulan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya