Kementerian Perdagangan mendapat sorotan tajam dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui serapan anggaran di sana terbilang rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mewanti-wanti agar semua kementerian dan lembaga melakukan serapan anggaran dengan baik agar tercapai pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat.
Alokasi anggaran Kemendag pada APBN 2020 sebesar Rp3,57 triliun. Alokasi anggaran ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar Rp3,29 triliun. Hanya saja realisasi anggaran Kemendag hanya sekitar 87 persen saja. Ini yang membuat Menteri Keuangan gusar.
Sri Mulyani pun meminta pihak Kemendag lebih meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan serapan anggaran.
"Coba lihat serapannya, jangan pernah minta tambahan anggaran. Coba track record bapak dan ibu sekalian lima tahun. Padahal APBN kami juga dalam situasi berat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Sri Mulyani, kinerja Kemendag harus berdampak pada sektor riil. Dia pun tidak ingin penambahan anggaran hanya untuk membuat seminar yang justru menambah regulasi. Dalam mengelola kinerja Kementerian/Lembaga, menurutnya, hal yang penting bukanlah besaran anggaran.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga harus menjadi perhatian semua Kementerian atau Lembaga.
"Ini bisa kita lihat, semakin bagus serapan anggaran maka kinerja dari Kementerian/Lembaga jadi semakin baik. Jadi kalau sampai Pak Menteri datang, minta anggaran, bapak coba dilihat dulu. Anggarannya tak kasih 100, cuma 87 yang dibelanjakan. Jadi, jangan asal minta tambahan. Tapi kalau saya kasih 120 malah melorot itu ke 70 nanti IKPA-nya makin turun," ujarnya.
Gara-gara itu pula, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Menteri Perdgangan, Agus Suparmanto, agar tidak meminta tambahan anggaran pada tahun ini.
Sri Mulyani lagi-lagi menekankan, intinya bukan hanya sekadar anggaran tetapi bagaimana menjadi institusi yang bisa membuat sektor riil dapat diandalkan dan hemat biaya.
"Jadi poinnya, di Kemendag bukan hanya sekadar anggaran tapi membuat kita menjadi institusi yang membuat sektor riil perdagangan menjadi efisien, terukur, dapat diandalkan, dan hemat biaya," tegas Sri Mulyani.
