MUMPUNG sudah banyak pihak mengajukan nama-nama calon menteri pada kabinet baru yang akan dibentuk, maka sebagai rakyat jelata saya mohon izin memberanikan diri ikut menyampaikan saran kepada Presiden Jokowi.
Harapan
Saya menyarankan agar Susi Pujiastuti, Nila Moeloek, Retno Marsudi, Sri Mulyani, Puan Maharani, Siti Nurbaya Bakar, Luhut Panjaitan, Pratikno, Pramono Anung, Eko Putro Sandjojo, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Amran Sulaiman, Rudiantara, Hadi Tjahjanto, Tito Karnavian diperkenankan melanjutkan tugas bakti yang telah berhasil mereka emban dengan baik.
Prof Mahfud MD diangkat menjadi Menteri Hukum Dan HAM atau Jaksa Agung. Yenny Wahid menjadi Menteri Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasto Kristianto Menteri Dalam Negeri, Grace Natalie Menteri Sosial, Gatot Nurmantyo Menteri Pertahanan, Moeldoko Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Budiman Sujatmiko Menteri Ketenagakerjaan, Hendrawan Supratikno Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rizal Ramli Menko Ekuin, Hilmar Farid Menteri Kebudayaan yang Insha Allah akhirnya dipisah dari Menteri Pendidikan, Ilham Akbar Habibie Menteri Riset dan Teknologi. Basuki Tjahaja Purnama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Pemuda dan Olaharga, Harry Tanusudibyo Menteri Perdagangan, Rini Suwandi Menteri Perindustrian, Franki Wijaya Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ignatius Jonan Menteri Perhubungan.
Sudirman Said kembali Menteri ESDM, Chappy Hakim Kepala Badan Penerbangan Nasional, Harjono Kartohadiprojo Kepala Badan Perhubungan Laut Nasional, HS Dillon Ketua Komnas HAM, Christanto Wibisono Kepala Badan Pusat Statistik, Ghafur Akbar Darma Putra Ketua Komite Pengawas Tatalaksana Pembangunan Berkelanjutan.
SubyektifTentu saja saran sepenuhnya bersifat subyektif serta terbatas sejauh mengenal para tokoh yang berada di dalam jangkauan daya pengamatan terbatas saya. Mohon dimaafkan apabila saran saya tidak berkenan bagi Anda atau orang lain. Dan tentu saja saran saya sama sekali tidak mampu mempengaruhi hak prerogatif presiden untuk memilih para menteri untuk duduk di jajaran kabinet baru yang dibentuk berdasar pertimbangan kehendak dan selera presiden.
Penulis adalah rakyat yang mengharapkan kabinet baru dengan potensi dan kinerja lebih baik ketimbang kabinet terdahulu
