Berita

Gamawan Fauzi/Net

Hukum

​KPK Tak Bisa Abaikan Nama Gamawan Dalam Surat Tuntutan Novanto

JUMAT, 13 APRIL 2018 | 08:50 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Tuntutan yang muncul dalam persidangan tak bisa didiamkan begitu saja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK harus menindaklanjuti setiap temuan di ruang sidang.

"KPK wajib memeriksa dan mengkonfirmasi karena semua alat bukti. Fakta hukum itu berasal dari informasi menjadi daya dan menjadi fakta hukum. Jadi tetap harus diperiksa," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar dalam keterangannya,  beberapa saat lalu (Jumat, 13/4).

Hal ini disampaikan Abdul Fickar terkait dengan nama Gamawan Fauzi yang muncul beberapa kali dalam sidang kasus KTP-el di Pengadilan Tipikor. Peran Gamawan pun begitu terang benderang dalam surat tuntutan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.


Gamawan pernah mengirim surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Isinya, pembiayaan mega proyek e-KTP diubah dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) jadi anggaran rupiah murni.

Kalau perubahan ini mau disetujui, maka harus ada persetujuan DPR. Makanya dibahas dulu dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR. Di sinilah muncul kesepakatan pejabat Kemendagri Irman dan Andi Narogong dengan Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu yang menyediakan fee untuk anggota Dewan agar memudahkan pembahasan anggaran.

Gamawan juga yang menetapkan pemenang lelang, Konsorsium PNRI untuk mendapatkan kontrak Rp 5,8 triliun proyek KTP-el. Padahal pemenangan konsorsium ini sudah diatur melalui pengaruh Setya Novanto.

Dalam sidang, jaksa yakin Novanto memperoleh keuntungan 7,3 juta dolar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille RM-011 seharga 135 ribu dolar AS. Jaksa juga yakin Gamawan Fauzi mendapat Rp 50 juta dan sebuah Ruko di Grand Wijaya, termasuk tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia sebagaimana tertera dalam tuntutan Novanto.

Sementara itu, bagi peneliti Indonesian Legal Rountable, Erwin Natosmal Oemar, jika tuntutannya mempunyai korelasi dengan putusan hukum terdahulu, maka tuntutan jaksa  mempunyai kekuatan yang kuat. Khusus untuk Gamawan dan mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini yang masuk dalam tuntutan Novanto, Erwin berharap KPK bisa memeriksa mereka.

"Artinya, KPK menyatakan bahwa yang bersangkutan masuk dalam kerangka dugaan pidana yang ditujukan terhadap seseorang. KPK tidak bisa untuk tidak memeriksanya," kata Erwin.​[wid]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya