Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berkeadilan. Apabila peran pasa terlalu kuat, maka ekonomi Pancasila akan berpihak untuk memperkuat peran negara. Demikian juga sebaliknya, jika peran negara terlalu kuat maka ekonomi Pancasila akan berpihak kepada pasar.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr Yudi Latif, saat menyampaikan kuliah umum tentang "Genealogi Pemikiran Ekonomi Pancasila" di Megawati Institute, Jakarta. Kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan Program Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila (SPEP) yang diselenggarakan Megawati Institute.
Dalam sejarah, kata Yudi, Indonesia tidak saja pernah dijajah oleh bangsa lain (state capitalism), tetapi juga pernah dijajah oleh private capitalism dalam bentuk multinational company. Yaitu VOC yang lahir pada tahun 1602.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta menjelaskan bahwa Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila (SPEP) diluncurkan agar diskusi mengenai ekonomi Pancasila berlangsung lebih sistematis dan terstruktur. Untuk angkatan pertama telah dipilih 28 peserta yang telah melalui tahap seleksi dengan berbagai latar belakang ekonomi maupun bidang keilmuan lainnya.
"Dari program ini diharapkan peserta dapat secara aktif menggali dan membumikan nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan ekonomi nasional," ucap Arif, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 13/4)
Selain itu, kata Arif, Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila bisa menjadi ladang ilmu bagi peserta yang belum memiliki pengetahuan ekonomi tapi memiliki ketertarikan mempelajari nilai-nilai Pancasila.
"Kita senjatai dengan pengetahuan ekonomi, sedangkan peserta yang sudah cukup menguasai teori ekonomi, kita harapkan dapat memasukkan ruh Pancasila di dalam kehidupan ekonomi bahkan ke dalam sistem ekonomi kita ke depan," ungkap Arif.
Kuliah Umum yang diselenggarakan ini menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam program Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila sehingga peserta dapat memperoleh metode untuk dapat mempelajari dan memahami isi yang terkandung dalam Pancasila secara lebih baik. Kuliah umun ini terbuka untuk masyarakat luas.
"Agar konsep Ekonomi Pancasila ini benar-benar menjadi miliki seluruh bangsa Indonesia," demikian Arif.​
[mel]
