Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Bamsoet Dorong BI Tingkatkan Fitur Pengamanan Rupiah

KAMIS, 29 MARET 2018 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah. Legislator Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.

Bamsoet, panggilan kondang Bambang- mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan.

"Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu," ujarnya melalui pesan singkat dari Jenewa, Swiss (Kamis, 28/3).


Sebelumnya Polres Bogor Kota menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar.

Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp 2,5 miliar.

Dugaan Bamsoet, bisa jadi maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics. “Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” tegasnya.

Lebih lanjut Bamsoet mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik.

"Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegasnya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Karena itu Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa  sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.

"Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," tambahnya. [mel]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya