Berita

Megawati/Net

Politik

Megawati: Riset Harus Wujudkan Negara Berdikari

KAMIS, 15 MARET 2018 | 14:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sudah sepantasnya Indonesia memiki Badan Riset Nasional dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045. Dan tentu saja, riset ini harus ditujukan pada kesejahteraan rakyat dan sebagai pilar negara berdikari .

Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di hadapan 11 profesor Riset yg tergabung dalam Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis siang (15/3).

FNPR yang dipimpin Prof Dr Syamsuddin Haris diterima Megawati yang didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Eriko Sotarduga, Kepala Balitbang Heri Akhmadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto, Andreas Pareira dan sejumlah anggota DPR.



Sejumlah profesor yang hadir pun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberpihakan Megawati terhadap penelitian sejak menjadi Wapres dan Presiden hingga sekarang sebagai ketua umum partai paling senior di Indonesia.

"Ibu Mega sebagai Presiden pernah membuka keran rekrutmen peneliti muda sebanyak 600 hingga 700 peneliti LIPI," tutur Prof Lukman Hakim.ʉ۬

Bahkan Prof Evvy Kartini menceritakan tahun 2002 pernah mendapat penghargaan peneliti teladan dari Megawati.

"Saya sangat bangga atas kepedulian Ibu Mega. Tapi setelah 15tahun, penelitian Indonesia jalan di tempat," katanya.ʉ۬

Prof Singgih Riphat memaparkan fakta menyedihkan terkait jumlah peneliti Indonesia yang kurang dari 10.000 orang. Artinya kita hanya punya 39 peneliti per 1 juta penduduk, dibandingkan Singapura yang memiliki 6.442 peneliti untuk 1 juta penduduknya.


Prof I Ketut Sugama menyimpulkan bahwa kemajuan penelitian bisa terjadi jika ada kepedulian dari pemimpin nasional seperti yang pernah ditunjukkan Megawati ketika menjadi Presiden ke-5.

"Jika ada political will seperti zaman Ibu Mega, pasti kemajuan riset akan terjadi. Saya yakin itu," kata Ketut dengan semangat.


Menjawab kegelisahan para profesor ini, Megawati dengan tersenyum mengatakan bahwa ia 100 persen setuju dengan apa yang disampaikan tadi termasuk otoritas tertinggi riset di tangan presiden karena memang itulah pemikirannya sejak lama.ʉ۬

"Waktu mendengarkan keluhan Bapak dan ibu, saya sebenarnya senyum-senyum di hati karena berpikir, ini Bapak ibu profesor Riset kok lama banget ya nemuin saya. Padahal sudah bertahun-tahun saya bicara soal penelitian," katanya sambil tersenyum.


Di depan para profesor, Megawati memerintahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk memperjuangkan buah pemikiran para profesor yang memang sudah menjadi agendak politik partai dalam pembahasan RUU Sisnas-Iptek di DPR. Bahkan Fraksi PDI Perjuangan diinstruksikan untuk memperjuangkan anggaran penelitian sebesar 5 persen.


"Peneliti bukan pekerjaan administrasi sehingga harus diukur dari kepakaran dan kegiatan penelitian yang dilakukan, dengan demikian upaya menurunkan usia pensiun dr 65 ke 60 tidak relevan. Terlebih dangan realitas kita kekurangan peneliti," kata Megawati disambut tepuk tangan.

Namun Megawati juga meminta agar para profesor untuk ikut menyuarakan pendapat mereka di ruang publik tentang perlunya Badan Riset Nasional agar tersosialisasi dengan baik. Selain itu, FNPR juga diminta untuk berkomunikasi dengan presiden dan fraksi-fraksi dari partai lain. [ian]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya