Berita

Sohibul Iman

Politik

PEMBANTAIAN ROHINGYA

PKS: Langkah Selanjutnya Adalah Menggelar KTT Darurat ASEAN

SABTU, 09 SEPTEMBER 2017 | 09:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan perlu ada langkah lanjutan dari Pemerintah Indonesia bila kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar masih terus terjadi.

Menurut dia, masyarakat dunia hampir hilang kesabaran menunggu aksi nyata pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan pihak militernya untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

"Hingga hari ini kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan, ini sangat menyedihkan karena telah berlangsung lebih dari dua pekan dan tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Myanmar," jelas Sohibul Iman, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.


Dia mengakui, langkah diplomasi yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI (Menlu), Retno Marsudi, yang menemui Suu Kyi dan Panglima Militer Myanmar patut diapresiasi masyarakat.

"Langkah soft diplomacy ini perlu ada timeline untuk bisa dievaluasi sudah seberapa jauh bisa menghentikan tindak kekerasan yang terjadi," ujar Sohibul.

Jika dalam waktu dekat tindak kekerasan terhadap Rohingya masih tetap berlangsung, dia menyarankan langkah lanjutan yang lebih kuat agar rezim di Myanmar memahami konsekuensi yang mereka hadapi bisa sangat berat.

Salah satu langkah lanjutan yang lebih kuat adalah dengan segera menggagas KTT Darurat ASEAN.

"Kami harap Pak Jokowi bisa mengambil inisiatif, melakukan hotline kepada seluruh kepala negara di ASEAN untuk mengajak segera digelar KTT Darurat ASEAN. Jika perlu Indonesia bisa bertindak sebagai tuan rumah," jelas Sohibul Iman.

Sohibul Iman juga menjelaskan, PKS melalui Crisis Center for Rohingya (CC4R) saat ini secara intensif terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di Rohingya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya