Berita

Ilustrasi/The Guardian

Global

Pemerintah Thailand Larang Interaksi Online Dengan Kritikus Top Negara

KAMIS, 13 APRIL 2017 | 18:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah junta militer di Thailand mengumumkan larangan semua interaksi online dengan tiga kritikus pemerintah paling menonjol di luar negeri.

Larangan itu dituangkan dalam sebuah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Digital Thailand pekan ini.

Dalam surat tersebut, pemerintah memperingatkan warga yang terlibat di internet dengan akademisi Thailand Somsak Jeamteerasakul dan Pavin Chachavalpongpun serta jurnalis Andrew MacGregor Marshall bisa melanggar hukum.


Ketiganya tinggal di luar Thailand tetapi memiliki pengikut online di negara tersebut.

Pernyataan kementerian itu mengatakan warga tidak harus mengikuti, melakukan kontak atau berbagi konten dari trio di internet atau media sosial.

Surat itu menambahkan bahwa orang-orang yang menyebarkan informasi mereka, langsung atau tidak langsung, dapat melanggar negara Computer Crime Act.

Sejarawan Somsak telah banyak menulis tentang monarki Thailand dan Pavin adalah mantan diplomat yang vokal. Sedangkan Marshall adalah penulis Kerajaan di Crisis, yang diterbitkan pada tahun 2014 dan dilarang di negara itu. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya