Berita

Global

Twitter Tolak Permintaan Pemerintah AS Soal Akun Kritikus Trump

JUMAT, 07 APRIL 2017 | 19:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Twitter Inc mengajukan gugatan federal di pengadilan San Francisco untuk memblokir perintah dari pemerintah Amerika Serikat yang menuntut untuk mengungkapkan siapa di balik akun yang kontra dengan kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam gugatannya, pihak Twitter mengutip kebebasan berbicara sebagai dasar untuk tidak mematuhi permintaan pemerintah AS membuka identitas orang di balik akun @ALT_uscis yang kontra dengan Trump.

Akronim USCIS dalam nama akun itu sendiri disebut-sebut mengacu pada layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi  AS.


Akun itu menggambarkan dirinya sebagai "perlawanan imigrasi" atas kebijakan imigrasi Trump termasuk pembangunan dinding di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko.

Juru bicara Twitter Nick Pacilio menolak untuk mengomentari apakah pemerintah telah meminta informasi tentang akun lainnya yang juga mengkritisi Trump atau tidak.

"Hak-hak kebebasan berbicara diberikan pengguna Twitter dan Twitter sendiri di bawah Amandemen Pertama Konstitusi AS termasuk hak untuk menyebarkan pidato politik seperti anonim atau pseudonim," kata Twitter dalam gugatan itu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan tergugat dalam gugatan, menolak untuk mengomentari litigasi yang tertunda.
 
Departemen Kehakiman, yang biasanya merupakan agen-agen federal di pengadilan, dan Gedung Putih juga tidak berkomentar lebih lanjut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya