Berita

Global

Jerman Bersihkan Ribuan Nama Homoseksual Yang Dihukum Di Era Nazi

RABU, 22 MARET 2017 | 19:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Jerman menyetujui rencana untuk membatalkan keyakinan 50.000 orang yang dihukum karena homoseksualitas di bawah hukum era Nazi yang tetap berlaku setelah perang. Sebagai gantinya, pemerintah Jerman menawarkan pengampunan dan kompensasi.

Langkah itu disambut baik oleh para aktivis yang berjuang puluhan tahun untuk membersihkan nama-nama pria gay yang hidup dengan catatan kriminal berdasarkan Pasal 175 dari KUHP.

Diperkirakan 5.000 dari mereka yang terbukti bersalah masih hidup.


Undang-undang disahkan oleh kabinet Kanselir Angela Merkel dan akan segera menuju ke parlemen.

"Pasal 175 menghancurkan karir dan kehidupan," kata Menteri Kehakiman Heiko Maas dalam sebuah pernyataan.

"Beberapa korban yang masih hidup saat ini layak untuk akhirnya mendapatkan keadilan," sambungnya.

Langkah itu menawarkan pengampunan kepada ribuan orang yang dihukum karena homoseksualitas sebelum dekriminalisasi pada tahun 1967.

Langkah Jerman ini mengikuti jejak Inggris yang menyetujui aturan yang disebut dengan "Hukum Turin" pada Oktober lalu di mana Inggris menawarkan pengampunan pada ribuan pria yang terbukti merupakan homoseksual sebelum dekriminalisasi tahun 1976.

Undang-undang itu sendiri muncul setelah Perang Dunia II dengan sosok pahlawan Alan Turing yang dituntut di bawah hukum pada tahun 1952 dan terpaksa menjalani perawatan pengebirian kimia. Ia pun kemudian bunuh diri dua tahun kemudian pada usia 41.

Namun demikian, aturan di Inggris tidak sama persis dengan Jerman. Mereka mengampuni orang yang telah tewas sementara mereka yang masih hidup masih harus membuat aplikasi individu untuk membersihkan nama mereka. Selain itu, Inggris tidak menawarkan kompensasi sebagaimana Jerman. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya