Pemerintah Sudan Selatan merupakan pihak yang paling layak ditunjuk hidung atas krisis kelaparan yang terjadi di sebagian masyarakat Sudan Selatan.
Monitor Sanksi PBB mengatakan bahwa Presiden Sudan Selatan Salva Kiir meningkatkan pasukan militernya dengan menggunakan jutaan dolar pemasukan negara dari penjualan minyak, di mana seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa 97 persen dari pendapatan Sudan Selatan berasal dari penjualan minyak.
"Pendapatan dari penjualan minyak ke depan mencapai sekitar 243 juta dolar AS pada akhir Maret dan akhir Oktober 2016," begitu bunyi laporan panel monitor PBB yang disampaikan keDewan Keamanan PBB pekan ini.
"Meskipun skala dan lingkup krisis politik, kemanusiaan, dan ekonomi, panel terus mengungkap bukti pengadaan berkelanjutan senjata oleh Pemerintah untuk SPLA (Tentara Sudan Selatan), Dinas Keamanan Nasional, dan pasukan lainnya," tambah laporan tersebut seperti dimuat
Reuters.
PBB telah menyatakan kelaparan di beberapa bagian negara termuda di dunia, di mana hampir setengah penduduknya, yakni 5,5 juta orang kekurangan pangan.
Negara termuda di dunia itu diketahui dilanda perang saudara sejak 2013 lalu saat Kiir memecat wakilnya Riek Machar yang telah melarikan diri dan sekarang berada di Afrika Selatan.
[mel]
