Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kasus E-KTP Palsu Asal Kamboja, Kemendagri Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 02:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi II DPR menemukan paket berisi 36 kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) palsu dalam inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Temuan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun para anggota Komisi II, termasuk dari media sosial. Tak hanya E-KTP palsu, anggota Komisi II juga menemukan 32 kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu buku tabungan BCA isi Rp 500.000, dan sebuah kartu ATM.

Berdasarkan catatan dokumen, barang-barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan kepada seorang bernama Leo yang tinggal di Jakarta.


Merespons kasus itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakrulloh, mengaku telah mendapat konfirmasi.

"Memang benar terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja. Barang cetakan tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman FedEx melalui Bandara Soekarno Hatta," ujar Zudan, dikutip dari JPNN,  Kamis (9/2).

Menurut Zudan, informasi tersebut diperoleh setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai. Barang-barang tersebut kemudian disita dan diperiksa fisik.

"Untuk jumlah e-KTP yang dikirim dari Kamboja tersebut, pihak Bea Cukai belum berani menginformasikan jumlahnya," jelas Zudan.

Atas temuan tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut.

"Besok (hari ini) kami berkoordinasi lebih detail dengan Polda, karena hari ini barang-barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya,” tutur Zudan.

Karena waktu kejadiannya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, kasus pengiriman E-KTP palsu itu pun menjadi salah satu isu politik yang hangat dibicarakan.

Zudan menjamin, E-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk memilih di hari pencoblosan. Ia katakan, Dinas Dukcapil akan bertugas pada pemungutan suara 15 Februari. Jika penyelenggara mencurigai ada calon pemiliih menggunakan E-KTP atau surat keterangan (Suket) palsu, akan bisa segera ditindaklanjuti.

"Penyelenggara nanti bisa memfoto E-KTP atau suket dan dikirim ke whatsapp Dukcapil setempat. Dukcapil akan segera mengecek ke database. Hasilnya, dikirim langsung ke petugas di TPS," terang Zudan. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya