Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kasus E-KTP Palsu Asal Kamboja, Kemendagri Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 02:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi II DPR menemukan paket berisi 36 kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) palsu dalam inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Temuan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun para anggota Komisi II, termasuk dari media sosial. Tak hanya E-KTP palsu, anggota Komisi II juga menemukan 32 kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu buku tabungan BCA isi Rp 500.000, dan sebuah kartu ATM.

Berdasarkan catatan dokumen, barang-barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan kepada seorang bernama Leo yang tinggal di Jakarta.


Merespons kasus itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakrulloh, mengaku telah mendapat konfirmasi.

"Memang benar terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja. Barang cetakan tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman FedEx melalui Bandara Soekarno Hatta," ujar Zudan, dikutip dari JPNN,  Kamis (9/2).

Menurut Zudan, informasi tersebut diperoleh setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai. Barang-barang tersebut kemudian disita dan diperiksa fisik.

"Untuk jumlah e-KTP yang dikirim dari Kamboja tersebut, pihak Bea Cukai belum berani menginformasikan jumlahnya," jelas Zudan.

Atas temuan tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut.

"Besok (hari ini) kami berkoordinasi lebih detail dengan Polda, karena hari ini barang-barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya,” tutur Zudan.

Karena waktu kejadiannya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, kasus pengiriman E-KTP palsu itu pun menjadi salah satu isu politik yang hangat dibicarakan.

Zudan menjamin, E-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk memilih di hari pencoblosan. Ia katakan, Dinas Dukcapil akan bertugas pada pemungutan suara 15 Februari. Jika penyelenggara mencurigai ada calon pemiliih menggunakan E-KTP atau surat keterangan (Suket) palsu, akan bisa segera ditindaklanjuti.

"Penyelenggara nanti bisa memfoto E-KTP atau suket dan dikirim ke whatsapp Dukcapil setempat. Dukcapil akan segera mengecek ke database. Hasilnya, dikirim langsung ke petugas di TPS," terang Zudan. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Matador Pulangkan Belgia di Menit Akhir

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:14

Pengadaan Batu Bara Belum Tentu Penyebab Blackout Sumatera

Sabtu, 11 Juli 2026 | 04:05

Ijazah Asli Jokowi Dipastikan Sama seperti Unggahan Dian Sandi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:45

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Jampidsus Febrie Resmi Mundur

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:23

Antara VAR dan Tuduhan Argentina Anak Emas FIFA

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:02

Pemerintah Dukung Kortastipidkor Usut Tuntas Perkara Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:35

Pernyataan Febrie Dinilai Upaya Kendalikan Narasi di Tengah Deretan Fakta

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:33

Demo Copot Jampidsus Febrie

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:24

Akademisi University Swedia Teliti Penanggulangan Bencana PMI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 02:11

Selengkapnya