Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kasus E-KTP Palsu Asal Kamboja, Kemendagri Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 02:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi II DPR menemukan paket berisi 36 kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) palsu dalam inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Temuan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun para anggota Komisi II, termasuk dari media sosial. Tak hanya E-KTP palsu, anggota Komisi II juga menemukan 32 kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu buku tabungan BCA isi Rp 500.000, dan sebuah kartu ATM.

Berdasarkan catatan dokumen, barang-barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan kepada seorang bernama Leo yang tinggal di Jakarta.


Merespons kasus itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakrulloh, mengaku telah mendapat konfirmasi.

"Memang benar terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja. Barang cetakan tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman FedEx melalui Bandara Soekarno Hatta," ujar Zudan, dikutip dari JPNN,  Kamis (9/2).

Menurut Zudan, informasi tersebut diperoleh setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai. Barang-barang tersebut kemudian disita dan diperiksa fisik.

"Untuk jumlah e-KTP yang dikirim dari Kamboja tersebut, pihak Bea Cukai belum berani menginformasikan jumlahnya," jelas Zudan.

Atas temuan tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut.

"Besok (hari ini) kami berkoordinasi lebih detail dengan Polda, karena hari ini barang-barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti untuk diserahkan ke Polda Metro Jaya,” tutur Zudan.

Karena waktu kejadiannya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, kasus pengiriman E-KTP palsu itu pun menjadi salah satu isu politik yang hangat dibicarakan.

Zudan menjamin, E-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk memilih di hari pencoblosan. Ia katakan, Dinas Dukcapil akan bertugas pada pemungutan suara 15 Februari. Jika penyelenggara mencurigai ada calon pemiliih menggunakan E-KTP atau surat keterangan (Suket) palsu, akan bisa segera ditindaklanjuti.

"Penyelenggara nanti bisa memfoto E-KTP atau suket dan dikirim ke whatsapp Dukcapil setempat. Dukcapil akan segera mengecek ke database. Hasilnya, dikirim langsung ke petugas di TPS," terang Zudan. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya