. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi mencabut surat pembatalan musyawarah daerah (Musda) yang dilaksanakan 11 Kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (Sumsel).
Pencabutan surat DPP Golkar Nomor B-944/GOLKAR/I/2017 itu dilakukan setelah Ketua DPD I Golkar Sumsel, Alex Noerdin, menyampaikan surat klarifikasi penegasan DPP Golkar tentang hasil Musda.
"Pak Alex dan Ketum (Setya Novanto) sudah ketemu untuk membahas masalah ini. Secara lisan, Ketum menyatakan bahwa Musda tidak perlu diulang dan dapat dilanjutkan dengan melakukan konsolidasi organisasi," ungkap Wakil Ketua terpilih DPD II Golkar Palembang, Lailata Ridha, dikutip RMOL Sumsel, Kamis (2/2).
Dengan penegasan dari Ketum, lanjutnya, maka organisasi Golkar di masing-masing daerah di Sumsel tetap dijalankan kepengurusan yang baru.
Menurut Lailata, penerbitan surat dari DPP yang membatalkan 11 Musda Golkar di wilayah Sumsel, di antaranya di Palembang dan Ogan Ilir (OI), terjadi karena kesalahan komunikasi antara DPP dan DPD. DPP menganggap DPD Golkar Sumsel tidak melakukan koordinasi soal pelaksanaan Musda. Padahal, pelaksanaan Musda telah dikonsultasikan terlebih dulu dan DPP mengetahui adanya agenda Musda.
"Intinya hanya miskomunikasi. Dan setelah Pak Alex berkonsultasi dengan DPP, maka Musda tidak perlu diulang, kepengurusan yang baru dianggap sah. Tidak ada masalah lagi dan tinggal pelantikan," terangya.
Dia tegaskan, struktur DPD II Golkar Palembang periode 2016-2021 akan segera dilantik. Rencananya, dilaksanakan di The Daira Hotel Palembang, Rabu mendatang (8/2).
"Pelantikan (pengurus DPD Golkar Palembang) sudah terjadwal dan akan dilaksanakan Rabu pekan depan," ungkap pria yang juga Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus DPD II Golkar Palembang.
Bahkan, agenda pelantikan itu seharusnya dilakukan hari ini tetapi akhirnya diundur. Lailata memastikan penundaan pelantikan tidak berkaitan dengan keputusan DPP Golkar yang sempat membatalkan Musda 11 Kabupaten dan Kota di Sumsel.
"Karena kami ingin pelantikan nanti dihadiri langsung Ketua Umum dan AMPG, maka harus ada penyesuaian waktu," jelasnya.
[ald]
