Dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) turut andil dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia.
Partisipasi Bakamla tercermin lewat kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Rapat koordinasi dibuka oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, selaku Ketua Pengarah BNPP. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, selaku Ketua BNPP menerangkan mengenai capaian kinerja BNPP TA. 2016, dan arahan untuk pelaksanaan PPN TA. 2017.
Rapat koordinasi dibuka oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, selaku Ketua Pengarah BNPP. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, selaku Ketua BNPP menerangkan mengenai capaian kinerja BNPP TA. 2016, dan arahan untuk pelaksanaan PPN TA. 2017.
Salah satu yang Tjahjo singgung adalah perlu ada dukungan pemerintah dalam pemenuhan logistik dan barang penting lainnya melalui akselerasi tol laut di kawasan perbatasan. Selain itu Tjahjo juga menyampaikan perlu ada kesiapan daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut juga dirasakan oleh Bakamla RI terlebih saat melakukan pembangunan di daerah pesisir atau perbatasan. Kesulitan mendapat lahan yang sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu kendala terbesar.
Bakamla RI juga turut andil dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan dengan adanya Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
[ald]
