Dewan Maunya Anggaran Pertahanan Tidak Dipotong

Komisi I DPR meminta pemerintah tidak memotong anggaran di bidang pertahanan dan keamanan dalam rencana pemangkasan APBNP 2016. Pasalnya, salah satu titik berat APBNP 2016 adalah fokus pada pembangunan pangkalan militer di Natuna dan operasi militer di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang membutuhkan dana cukup besar.

Rencana pemangkasan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani nampaknya sudah hampir pasti dilakukan. Presiden Jokowi sudah memberi ijin. Pimpinan DPR juga sudah membukakan pintu atas rencana itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin tidak mempermasalahkan rencana pemangkasan itu, karena kondisi keuangan negara memang sedang seret. Politisi PDIP ini hanya berharap, rencana perombakan itu tak menyasar anggaran pertahanan dan keamanan.

"Saya berharap, anggaran TNI jangan dikurangi. Sebab, titik berat APBNP 2016 adalah pembangunan pangkalan militer di Natuna. Kalau dikurangi, penguatan akan berkurang,” ucapnya, Senin (8/8).

Selain Natuna, kata Hasanuddin, alokasi anggaran TNI dalam APBNP 2016 juga difokuskan pada patroli perbatasan dan pengamanan di ZEE. Makanya, dalam perubahan APBN lalu, DPR sepakat menaikkan anggaran TNI sebesar Rp 10 triliun agar dua program itu berjalan baik.

"Dalam APBNP 2016, anggaran kementerian dan lembaga dipangkas. Namun, alokasi anggaran TNI justru naik Rp 10 triliun karena kita fokus pada penguatan. Sebaiknya, apa yang telah disepakati dalam APBNP itu tak dikurangi,” ucapnya. [sam]