Bertambahnya jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di perairan negeri jiran membuat pertanyaan besar.
Diduga selama ini pemerintah tidak pernah serius melakukan pencegahan agar penyanderaan tak terulang.
Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, mengatakan, maraknya penyanderaan terhadap WNI oleh Abu Sayyaf merupakan dampak dari kebiasaan kompromi membayar tebusan.
Dia membandingkan kebijakan pemerintah RI sangat bertolak belakang dengan pemerintah Amerika Serikat. Ketegasan AS menolak kompromi dengan teroris ataupun separatis membuat warga negara mereka cukup aman.
Dia membandingkan kebijakan pemerintah RI sangat bertolak belakang dengan pemerintah Amerika Serikat. Ketegasan AS menolak kompromi dengan teroris ataupun separatis membuat warga negara mereka cukup aman.
"Ya, karena kita kemarin kompromi beberapa kali. Kalau dibanding Amerika, Amerika mana ada kompromi dengan yang begitu. Mereka no kompromi," tegas Elnino di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).
Menurutnya, pemerintah dapat meniru ketegasan AS. Namun, untuk mengatasi penyanderaan yang kembali terulang saat ini, pemerintah mau tak mau harus membayar tebusan seperti apa yang mereka lakukan untuk membebaskan sandera Abu Sayyaf beberapa waktu lalu.
"Saya serahkan kepada Badan Intelijen Negara. Badan intelijen tahu mana yang terbaik," ujarnya.
Elnino juga meminta pemerintah Indonesia untuk menuntut pemerintah Filipina berlaku tegas terhadap separatis yang beroperasi di perairan mereka dan mengganggu lintas pelayaran kapal-kapal asing.
"Kita mesti tuntut Filipina untuk menjalankan itu secara benar. Atau jangan-jangan pemerintah Filipina sedang lemah. Kalau memang pemerintah Filipina sedang lemah, Indonesia harus membuat Filiphina mau untuk kita bantu," ujarnya.
WNI kembali menjadi korban penculikan di wilayah Sabah, Malaysia, berdekatan dengan perbatasan laut Filipina, pada Rabu minggu lalu (3/8). Korban bernama Herman bin Manggak yang bekerja di kapal nelayan Malaysia.
Pada akhir Juni lalu, tujuh WNI juga disandera dan dipastikan dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina dengan tuntutan sejumlah uang untuk pembebasannya. Hingga kini, para ABK Tug Boat Charles itu belum dibebaskan.
[ald]
