. Pemerintah tidak boleh memotong anggaran pertahanan dan keamanan (Hankam) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebab itu merupakan sektor penting dalam menjaga kedaulatan negara.
"Dan untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem senjata (Alutsista)," kata Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi kepada wartawan, Senin (8/8).
Apalagi, tambahnya, sejak tahun 1998 sampai 2008, tidak ada moderenisasi Alutsista. Padahal tidak sedikit Alutsista yang sudah tidak berfungsi lagi.
Selain dana untuk moderenisasi, dana tambahan juga diperlukan untuk biaya perawatan alutsista baru maupun yang tua.
Kemudian soal narkoba. Menurutnya, narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi bangsa. Sebab peredaran narkoba saat ini sudah masuk ke taraf menghawatirkan. Narkoba menyerang generasi muda bangsa.
"Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi," tandasnya.
Karenanya menurut dia akan sangat berbahaya dampaknya bagi keamanan dan kedaulatan NKRI serta masa depan generasi muda bangsa apabila anggaran bagi Hankam dan BNN dipangkas.
Kalaupun dipotong, sebaiknya pemotongan anggaran tersebut tidak mengganggu program yang sudah dibuat pada tahun ini. "Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yg sudah diprogramkan tahun 2016 ini," imbaunya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diangkatnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan pilihan tepat, selain respon pasar industri keuangan yang positif juga karakternya yang cepat dalam mengambil keputusan.
Namun menurut dia, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minumum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari tahun 2011 hanya Rp. 3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp. 73 triliun. Sebab itu dia mendesak Menkeu Sri Mulyani untuk tidak mengubah peta jalan alias road map sektor Hankam yang sudah dimulai tahun 2008.
[rus]
