Pemerintah tidak boleh alpa dan absen dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Khususnya, kelompok-kelompok masyarakat yang terkena bencana alam, seperti erupsi gunung Sinabung.
Dalam konteks itu, sudah pada tempatnya jika pemerintah memberikan perhatian khusus bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Karo.
Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, pada saat pemberian bantuan 103 unit rumah kepada korban bencana erupsi gunung Sinabung, di Siosar, Kabupaten Karo, Selasa (5/5).
Hadir dalam acara penyerahan rumah tersebut Kepala BNPB, Syamsul Maarif; Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya; Gubernur Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, dan Kapolda Sumut.
"Eruspi gunung Sinabung telah menelan korban jiwa dan harta benda. Masyarakat tentu sangat berduka atas kehilangan yang menimpa mereka," ungkap Saleh.
Selain rumah dan sarana sosial, masyarakat di daerah erupsi gunung Sinabung juga kehilangan lahan pertanian mereka. Akibatnya, roda perekonomian masyarakat belakangan turut terganggu. Perlu perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah.
"Tugas pemerintah sesungguhnya tidak hanya relokasi. Tetapi lebih dari itu, bagaimana agar masyarakat yang direlokasi tersebut bisa kembali hidup seperti biasa dan bisa mencari nafkah sebagaimana masyarakat lainnya yang tidak ditimpa musibah," ucap legislator dari dapil Sumatera Utara II ini.
Komisi VIII akan memberikan dukungan penuh kepada BNPB dalam penanganan korban-korban bencana di Tanah Air. Untuk itu, Komisi VIII meminta agar rencana program pemerintah terkait hal ini disampaikan ke DPR. Dengan begitu, program tersebut bisa diagendakan dan dianggarkan sesuai dengan skala prioritasnya.
[zul]
