RMOL. Gerakan Indonesia Bersih mengecam pengedar berita palsu (hoax) yang meresahkan khususnya bagi kelompok minoritas seperti keturunan Tionghoa dan umat Kristiani.
Dalam hoax yang disebar melalui SMS dan berbagai bentuk pesan elektronik itu, seolah akan terjadi kerusuhan sebagai eskalasi gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Kerusuhan model Mei 1998 itu, menurut hoax, akan terjadi pada Minggu kemarin (23/10). Namanya juga hoax, pasti cuma omong kosong.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kepada wartawan, siang ini (24/10) secara tegas menuding kelompok penguasa yang berada di belakang isu itu. Menurutnya, penguasa tengah panik karena perlawanan rakyat terhadap pemerintahan SBY-Boediono terus meningkat. Penyebabnya, pemerintah yang tidak mampu memberantas wabah korupsi di tubuhnya.
Tujuan penyebaran berita palsu itu, katanya, untuk menebar rasa takut di kalangan masyarakat. Dengan demikian "gerakan perubahan" yang kian meluas itu kurang mendapat simpati publik.
"Tapi cara-cara kasar dengan menebar teror semacam ini tidak akan berhasil meredam gelombang perubahan yang diinginkan rakyat. Sebab semua orang tahu, hanya perjuangan dengan cara-cara damai yang bisa membawa manfaat bagi rakyat. Apalagi etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lain turut serta dalam gerakan ini," ujar Adhie.
Jubir presiden era Gus Dur ini menjelaskan, langkah awal gerakan perubahan yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Perubahan justru dimulai oleh kalangan lintas etnis (termasuk Tionghoa) dan lintas agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu), yang melakukan doa dan puasa bersama di depan Istana karena prihatin atas kemerosotan etika dan moralitas penguasa yang korup (14-16 September).
Benar, tuntutan Aliansi Rakyat untuk Perubahan, GIB serta kalangan mahasiswa di seantero negeri memang tegas, menuntut rezim Yudhoyono turun. Karena sudah tujuh tahun memerintah, Yudhoyono tidak membawa bangsa ini ke mana-mana. Di banyak sektor malah mengalami kemunduran. Biaya kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara daya beli masyarakat kian terpuruk.
"Oleh sebab itu,
reshuffle kabinet juga sia-sia. Mungkin hanya pengalihan isu belaka. Sebab menteri-menteri yang terindikasi korupsi seperti Andi Mallarangeng, Muhaimin Iskandar dan Hata Rajasa, justru dilindungi dan dipertahankan. Padahal korupsi yang makin menggila sekarang ini sudah menjadi musuh rakyat yang harus dibasmi," imbuh aktivis antikorupsi ini.
Adhie yakin, perlawanan rakyat terhadap rezim yang korup akan terus meningkat dan terjadi di seluruh Indonesia. Tapi dengan cara-cara damai dan dalam suasana pesta demokrasi.
"Makanya saya minta aparat keamanan (polisi) jangan melakukan provokasi dengan tindakan represif. Ingat, tugas aparat keamanan menurut UU adalah menjaga keselamatan presiden dan keluarganya. Bukan menyelamatkan kekuasaannya yang korup dan tidak pro-rakyat," tegas Adhie Massardi.
[ald]
