Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Kasus gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melonjak lebih dari dua kali lipat dalam sepekan. Data Kementerian Kesehatan per 9 September mencatat 113.336 orang terdampak, naik dari 50.891 orang pada 1 September.

Angka tersebut menjadi alarm serius. Lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi terpapar asap. Karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah memperlakukan karhutla sebagai darurat kesehatan, bukan semata-mata persoalan lingkungan.

“Ketika lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, karhutla sudah bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini keadaan darurat kesehatan masyarakat,” ujar Nevi lewat keterangan resminya, Minggu, 13 September 2026.

Pemerintah didesak segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak. Ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta informasi mengenai kualitas udara harus dipastikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu jumlah korban terus bertambah sebelum memperkuat respons. Penanganan harus dilakukan sejak risiko kesehatan mulai meningkat.

“Warga tidak boleh dibiarkan menghadapi asap sendirian. Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap bisa bernapas dengan aman dan mendapatkan layanan kesehatan ketika terdampak,” tegasnya.

Nevi juga mendesak pemerintah memperkuat pencegahan agar krisis serupa tidak terus berulang. Pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran harus diperketat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus tegas, dan perlindungan kawasan gambut harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

“Karhutla tidak boleh menjadi bencana yang kita tangani setiap tahun dengan pola yang sama. Kita harus memutus siklusnya dari hulu, sekaligus memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama,” pungkas Nevi.