TB Hasanuddin Ajak Pemerintah Adu Data

RMOL. Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, menantang pemerintah beradu data terkait kasus dugaan pencaplokan tanah Republik Indonesia oleh negeri tetangga, Malaysia.

Dia menemukan fakta bahwa Malaysia kembali mengklaim wilayah NKRI di Kalimantan Barat. Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 1.400 hektar tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. Tapi kemarin petang, Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia.

Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa juga membantah kabar bila pemerintah Malaysia telah mencaplok dusun Camar Bulan seluas 1.400 hektar dan Tanjung Datu dua seluas 800 meter garis pantai di Tanjung Datu di provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kata Marty, Pilar A1 (patok) yang berada di Tanjung Datu sudah tidak ada karena tergerus abrasi di bawah air pantai.

TB Hasanuddin mengaku heran dengan sikap pemerintah yang terburu-buru membantah tanpa ada pembicaraan dahulu dengan tim DPR.

"Pertama, saya sangat menyesalkan Menko Polhukam dengan Menlu yang membantah tergesa-gesa. Seharusnya mereka pelajari data lapangan, bicara dulu dengan DPR yang menemui fakta di lapangan jangan bereaksi seperti itu karena bantahan mereka justru melegitimasi klaim Malaysia atas teritorial Indonesia," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (11/10).

Padahal, lanjutnya, jurubicara Kemenlu Michael Tene plus jurubicara Kemendagri juga menyatakan bahwa persoalan perbatasan itu belum disepakati oleh kedua negara. Bantahan pemerintah jutru membuat resah masyarakat di perbatasan.

"Orang Camar Bulan itu orang Indonesia, secara tak langsung Menko Polhukam menyatakan mereka jadi bagian dari Malaysia. Saya lihat pemerintah kurang bijak dalam berdiplomasi," tegasnya.

"Seharusnya pemerintah bicara, 'baik itu akan kami cek ke lapangan'. Nah pernyataan seperti itulah yang akan berdampak politis bagi Malaysia. Mereka (pemerintah) tidak mengerti suasana sebenarnya," imbuh dia.

Dia menegaskan, akan sangat baik apabila pemerintah dan DPR masing-masing membawa data yang dimilikinya dan melakukan pengkajian masalah yang tidak sepele itu.

"Sangat bisa, saya jujur, adu data kita yang ada. Jangan kebakaran jenggot, sepertinya bingung. Pelajari dulu dengan seksama kalau perlu ayo kita ke lapangan. Jangan terus menolak masukan dan membantah," katanya.[ald]