Berita

ilustrasi

MAFIA ANGGARAN

Diserang Teror, Pos P2MA Tutup Kantor

SELASA, 04 OKTOBER 2011 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Baru tiga hari bekerja sejak Kamis pekan lalu, kantor Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (Pos P2MA) di lantai delapan, Gedung DPD, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, sudah ditutup.

"Kami menerima teror, itu alasannya," ujar pendirinya, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 4/10).

Dia mengakui, kemarin sore mendapat telepon dari nomor misterius yang mengabarkan bahwa salah seorang anaknya mengalami kecelakaan dan dalam keadaan kritis. Kabar yang belakangan diketahui bohong itu diterimanya saat menjawab pertanyaan wartawan.


"Sebelumnya saya juga mendapat banyak teror dari nomor tak dikenal yang meminta tidak menyebutkan nama-nama yang dilaporkan korban mafia anggaran," katanya.

Memang di akhir pekan lalu politisi senior Partai Golkar ini mengumumkan indikasi keterlibatan 10 anggota DPR dalam praktik mafia anggaran.

"Ada orang yang katakan (telepon) itu pemerasan, tapi bagi saya itu peringatan. Tapi kita tidak peduli," tegasnya.

Bahkan, kata Bintang lagi, teror bukan hanya kepada dirinya tapi juga mengarah ke para calon pelapor dan yang sudah melaporkan.   

"Makanya pola pelaporan itu kita ubah, jadi cukup melalui telepon, SMS dan email. Kami larang calon pelapor datang ke kantor kami di lantai 8 gedung DPD karena banyak teror baik pada mereka yang datang dan pulang. Itu teror melalui telepon-telepon," lanjutnya.

Bintang mengaku lebih menyadari bahwa apa yang dikerjakannya beresiko tinggi dan menuntutnya untuk lebih mawas diri.

"Dan saya sudah lama menjadi wartawan, dari dulu zaman Soeharto saya sudah akrab dengan teror berulang kali. Media saya pernah mau ditutup dan sebagainya. Kami harus lebih mawas diri. Daripada ada rusuh, lebih baik kami tutup laporan fisik dan menggunakan cara lain," ucapnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya