LMND: Rakyat Indonesia Tidak Butuh Reshuffle!

RMOL. Reshuffle KIB II akan segera dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2011. Pertanyaan yang masih menggantung, apakah reshuffle itu dapat menjadi titik balik untuk kembali mengamalkan cita-cita luhur preambul UUD 1945 pada alinea ketiga.

Sebelumnya, survei yang dilakukan LSI menunjukkan kepercayaaan publik terhadap pemerintah tersisa 37,7 persen dari sebelumnya 70 persen pada 2010. Hal tersebut mengamini bahwa betul selama ini SBY-Boediono hanya berdiri di atas politik pencitraan.

"Selama ini di bawah kepemimpinan SBY, kue ekonomi hanya berarti bagi 5 persen orang terkaya dari 230 juta rakyat Indonesia. Fakta lain masih terdapat sekitar 120 juta orang di negara ini yang berpendapatan di bawah Rp 18 ribu per hari," ujar Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (28/9).

Pemerintah, lanjutnya, tanpa malu-malu menggunakan standar penghasilan Rp 7.000 pe rhari, sehingga menemukan angka 34 juta warga miskin. Di sisi lain, data statistik mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, pada Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau menjadi sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, maka pada Februari 2011 telah terjadi peningkatan pengangguran terdidik S1 sejumlah 1.275.100 orang.

Lamen terus menjabarkan, jumlah pengangguran itu belum ditambah dengan pengangguran lulusan diploma, yang dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57 persen.

Hal itu menurutnya, membuktikan bahwa semakin tergerusnya produktivitas bangsa akibat deindustrialisasi, karena hampir semua kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah menuju pada kebijakan ultraliberalisasi atau semua diserahkan ke sistem pasar. Dengan asas yang punya modal terkuat adalah pemenang, akhirnya rakyat terpaksa dipaksa mencari jalan keluar mereka sendiri tanpa ada solusi yang diberikan oleh negara.

"Jadi tidak ada jaminan reshuffle yang akan segera dilakukan akan mengembalikan kita pada semangat terbentuknya pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan cita-cita preambul UUD 1945 alinea ketiga," katanya.

Lamen menegaskan, persoalan pokok bangsa Indonesia hari ini ada pada nahkoda pemegang kunci sistem kepemerintahan yaitu tak lain SBY-Boediono.

"Untuk itu bukanlah reshuffle yang dibutuhkan oleh rakyat yang tapi presiden dan wakil presiden baru yang lebih mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pasar asing dan bermental kerakyatan," tegasnya.[ald]