Berita

djoko suyanto/ist

AS Hikam: Jangan Salahkan Badan Intelijen

SENIN, 26 SEPTEMBER 2011 | 11:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Jangan terlalu mudah menggunakan istilah kecolongan intelijen karena tuduhan itu sangat abu-abu dan merupakan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Sebab,  intelijen tidak pernah dan tidak akan pernah mempublikasikan laporannya ke publik.

Demikian disampaikan mantan Koordinator Pokja RUU Intelijen, AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (26/9). Maka menurut dia, pernyataan Djoko Suyanto yang membantah intelijen kecolongan dalam kasus bom Solo, cuma membuka kegagalan pemerintah sendiri alias jadi bumerang.

"Satu-satunya yang perlu dipertanyakan adalah user intelijen, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau Djoko (Menko Polhukam) mengatakan tidak kecolongan, apa yang terjadi? Usernya yang kurang cepat dalam deteksi dini," tegas anggota Lemhanas itu.


Hikam memastikan, badan intelijen mempunyai tugas menyampaikan informasi secara rutin harian, bulanan dan tahunan kepada user. Kalau lamban disikapi pemerintah, Polri atau BNPT, maka jangan salahkan intelijen.

"Kecuali intelijen diberi kekuasaan untuk melakukan tindakan. Sekarang ini tugas intelijen kan cuma memberi laporan kepada user," tegasnya lagi.

Masih menurut dia, kejadian bom yang berulangkali juga disebabkan karena Indonesia belum punya aturan yang memperkuat penanggulangan terorisme. Dia mencontohkan UU 34 tahun 2004 di pasal 7 tentang operasi militer selain perang oleh TNI, atau disebut OMSP.  Di pasal itu tidak detail disebutkan soal prosedur menurunkan TNI untuk operasi selain perang termasuk dalam penangan terorisme

"Hanya dikatakan di UU itu kalau ada keputusan politik dari Presiden, baru TNI bisa terjun. Itu tidak jelas keputusan politik seperti apa. Padahal TNI punya pembinaan teritorial, punya pengalaman sangat kuat mengenai penanganan terorisme baik secara fisik atau ideologi. TNI punya aparat teritorial sampai perbatasan yang tidak bisa dimiliki Polri atau BNPT sekalipun. Jangan salahkan intelijen," paparnya.

Persoalan lain yang lebih urgen adalah ketiadaan UU intelijen, yang pembahasannya berlarut-larut. RUU Intelijen harus segera disahkan, supaya fungsi dan tugas intelijen jelas.

"Menyalahkan intelijen sama saja menyalahkan angin. Angin tak bisa dicek dan angin tidak bisa marah pada Anda. Jadi hati-hatilah berbicara menuduh intelijen kecolongan," serunya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya