RMOL. Tidak lama lagi, Palestina melalui Presiden Mahmud Abbas akan mengajukan permintaan resmi ke Sekjen PBB, Ban Ki-moon, untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Langkah itu tetap dilakukan Palestina walau jauh waktu sebelumnya mendapat penentangan keras dari Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menolak keras perjuangan Palestina menjadi anggota PBB.
Menurut Obama, tidak ada jalan lain untuk mengatasi konflik puluhan tahun Israel-Palestina kecuali lewat jalur dialog. Dia akan menghalangi perjuangan Palestina itu dengan segala cara termasuk veto. Sudah pasti, pertemuan tahunan Majelis Umum PBB ke-66 di New York, AS, hari ini dipastikan berjalan alot. Permohonan Otoritas Nasional Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB menjadi isu utama disamping isu masa depan Libya.
Pemerintah Indonesia adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dalam perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka. Tidak hanya di bidang diplomatik, tapi berhasil tidaknya perjuangan Palestina punya implikasi dalam keamanan dalam negeri Indonesia.
"Saya mendapat banyak informasi kalau itu terjadi (AS memveto Palestina) dan menjadikan Palestina hanya sebagai negara peninjau di PBB, maka diindikasikan akan ada perlawanan terhadap kepentingan AS di Timur Tengah khususnya, dan tidak mustahil terjadi di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online, Jumat (23/9).
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menegaskan, perlakuan AS dan Israel kepada Palestina adalah pemicu inspirasi dari kelompok radikal atau kelompok tertentu untuk membangkitkan perlawanan yang selama ini menurun.
"Data intelijen, kelompok perlawanan ini sekarang mulai menurun, saya khawatir akan memanas dan bangkit kembali terkait divetonya keanggotaan Palestina di PBB oleh Obama," jelasnya.
TB meminta, informasi itu harus dikaji mendalam oleh pihak intelijen negara alias BIN dan juga Badan Nasional Pemberantasan Terorisme.
"Kalau melihat dari anatomi gerakan teroris di Indonesia itu tidak lepas dari perlawanan di Timur Tengah terhadap kehadiran AS. Gerakan itu bisa dimana saja," terangnya.
Memang siapapun tidak berharap akan adanya teror, tapi masyarakat juga dimintanya untuk waspada, dan pemerintah harus ambil upaya lebih untuk eliminasi situasi yang tidak diinginkan.
TB menambahkan, upaya yang dilakukan Departemen Luar Negeri untuk melakukan lobi-lobi terhadap kelompok negara non blok negara dan ASEAN sudah cukup bagus terkait dukungan ke Palestina.
"Tetapi juga akan lebih baik secara terbuka menyatakan kepada AS. AS pasti tahu kalau masukan dari Indonesia lebih valid karena Indonesia dianggap negara islam terbesar tapi juga moderat," imbuhnya.
Dia ingatkan, kelompok teroris manapapun di Indonesia memiliki misi perlawanan terhadap penindasan pihak asing. Namun mereka punya taktik yang berbeda-beda alam menunjukkannya.
"Pemerintah harus eliminasi kemungkinan terburuk yang berkaitan dengan situasi di PBB. Tingkatkan operasi intelijen dengan tajam untuk melakukan pecegahan dini aksi teroris," pintanya.
[ald]
