Layanan E-FLPP Kementerian PUPR Raih Penghargaan TOP 99

Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri PANRB Syafruddin kepada Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Surabaya, Rabu lalu (19/9. Turut mendampingi Dirut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartanto dan Direktur Operasi PPDPP Nostra Tarigan.
 
Layanan e-FLPP yang dilaksanakan PPDPP merupakan salah satu inovasi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pelayanan penyaluran subsidi perumahan melalui program KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat melalui perbankan. Sebelumnya penyaluran KPR FLPP dilakukan secara manual yang memiliki beberapa kelemahan antara lain akurasi data calon debitur, proses verifikasi memakan waktu lama  dan lemahnya keamanan data.

"Dengan kehadiran layanan e-FLPP maka KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui perbankan dapat disalurkan dengan cepat, akurat, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga memberikan gairah bagi berkembangnya industri properti di Indonesia," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Pemanfaatan teknologi telah mempercepat penyaluran dana FLPP, seperti waktu pencairan dana FLPP maksimal tujuh hari kerja menjadi maksimal tiga hari kerja, apabila dokumen diterima lengkap dan benar oleh PPDPP. Selain itu, sistem juga mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat KPR subsidi karena terhubung langsung dengan Dukcapil Kemendagri sehingga meminimalisir penggunaan KTP palsu. Untuk meningkatkan keamanan data, PPDPP telah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang sekarang dikenal dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Sistem itu kini telah digunakan oleh 43 Bank Pelaksana FLPP.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menyatakan, terpilihnya e-FLPP sebagi salah satu dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"Kementerian PUPR akan terus mendorong terobosan-terobosan inovasi pelayanan publik di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Di tingkat internal Kementerian PUPR juga diselenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Biro Komunikasi Publik," ujar Lana.

Penerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari 16 inovasi berasal dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga negara, termasuk Polri, 18 inovasi berasal dari 13 pemerintah provinsi, 39 inovasi berasal dari 32 pemerintah kabupaten, dan 16 inovasi dari 12 pemerintah kota. Para pemenang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mendapat kesempatan berkompetisi untuk masuk dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PAN RB juga meluncurkan International Public Service (IPS) Forum yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 7-8 November 2018. IPS Forum adalah wadah berinteraksi para pemangku kepentingan, pengelola, dan pengguna jasa pelayanan publik. Dalam even internasional itu, dipromosikan kemajuan pelayanan publik Indonesia kepada dunia. Selain juga akan diumumkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. [***/wah]