Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri TI Rajeev Chandrasekhar dalam pertemuan tertutup di mana ia mengatakan banyak perusahaan belum memperbarui ketentuan penggunaan mereka, meskipun ada aturan tahun 2022 yang melarang konten yang berbahaya bagi anak-anak, tidak senonoh, atau yang meniru identitas orang lain.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap deepfake, video realistis yang direkayasa dengan algoritma kecerdasan buatan (AI), yang dikatakan oleh seorang menteri utama minggu ini bahwa India sedang menyusun peraturan untuk mengatasinya.
Chandrasekhar mengatakan perusahaan harus meningkatkan kesadaran akan aturan tersebut dengan mengingatkan pengguna setiap kali mereka masuk bahwa mereka tidak boleh memposting konten tersebut, atau dengan mengeluarkan pengingat.
"Dia (Chandrasekhar) mengatakan jika tidak, dia akan mengeluarkan arahan yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut," kata kedua sumber yang menolak disebutkan namanya karena pertemuan tersebut bersifat tertutup, seperti dimuat
Reuters, Jumat (24/11).
"Menteri menggambarkan hal itu sebagai permintaan yang tidak dapat dinegosiasikan dari pemerintah India selama pertemuan tersebut," kata salah satu sumber.
Kementerian TI India mengatakan dalam pernyataan pers bahwa semua platform telah sepakat untuk menyelaraskan pedoman konten mereka dengan peraturan pemerintah.
Pemerintah India dan Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan kekhawatirannya atas deepfake dalam beberapa hari terakhir.
Selama pertemuan puncak virtual negara-negara G20 pada hari Rabu, Perdana Menteri Modi meminta para pemimpin global untuk bekerja sama dalam mengatur AI, dan menyampaikan kekhawatiran atas dampak negatif deepfake terhadap masyarakat.
Platform media sosial milik Mark Zuckerberg, Facebook, dan YouTube milik Google, mengingatkan penggunanya untuk tidak memposting deepfake dan konten yang menyebarkan kata-kata kotor atau informasi yang salah. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: