Pakar Hukum: Risma Bisa Diberhentikan Tidak Hormat Karena Langgar Sumpah Jabatan
Tri Rismaharini bisa diberhentikan secara tidak hormat bila tetap mempertahankan posisinya sebagai Walikota Surabaya. Sebab rangkap jabatan sama saja melanggar sumpah jabatan.Pakar hukum Universitas ..
Presiden Harusnya Peka Soal Penembakan 6 Laskar FPI
Presiden Joko Widodo seharusnya merespons insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam (HRS) oleh aparat kepolisian.Demikian disampaikan pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, sa..
Ingatkan KPK, Pakar Hukum: Laporan Tanpa Alat Bukti Adalah Fitnah Dan Bisa Dituntut Balik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa memastikan bahwa laporan terkait dugaan kasus hukum yang melibatkan petinggi Partai Nasdem Ahmad Ali dan Rusdi Masse disertai alat bukti yang valid.Pakar..
Pakar Hukum: Pasal 28 UU ITE Bertentangan Dengan Iklim Demokrasi Berdasarkan UUD 1945
Keberadaan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali menjadi sorotan usai digunakan sebagai dasar penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).Pasalnya, pasa..
Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung
Presiden Joko Widodo bisa mencopot Kapolri dan Jaksa Agung jika banyak laporan masyarakat atas kinerja penegak hukum yang jelek.Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menga..
Djoko Tjandra, Momentum Kejaksaan Agung Bersih-bersih Oknum Jaksa Nakal
Eksekusi terhadap buron korupsi Bank Bali Djoko Tjandra bisa menjadikan momentum bersih-bersih oknum jaksa nakal dan aparat penegak hukum yang bermaindengan penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan..
Hakim Harus Hindari Kesan Peradilan Sesat Saat Memvonis 2 Terdakwa Kasus Novel Baswedan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili 2 terdakwa terduga pelaku penyiram air keras ke Novel Baswedan diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang adil di mata masyarakat.Sebab, di..
Kepada Denny Siregar Responsif, Polisi Mestinya Gerak Cepat Juga Terhadap Laporan Ravio Patra
Publik menyoroti cepatnya pengungkapan kasus pembobolan data pribadi penggiat sosial media, Denny Siregar oleh Bareskrim Polri, dengan membandingkanya dengan kasus serupa yakni ilegal akses yang dial..
KPK Didesak Awasi Kebijakan Ekspor Benur KKP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pada kuota ekspor benih lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Pakar huku..
Kasus Air Keras Novel Baswedan, Pakar Hukum: Tuntutan Tidak Boleh Didasarkan Keterangan Terdakwa
Seorang penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana tidak boleh menuntut dengan pertimbangan berdasarkan keterangan terdakwa.Hal itu disampaikan oleh pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul..
Pembakaran Bendera Ada Di Jakarta Tapi PDIP Berlomba Lapor Polres, Pakar Hukum: Bukti Hukum Diatur Politik
Upaya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP yang berlomba-lomba melaporkan insiden pembakaran bendera PDIP ke Polres terdekat sejak Kamis lalu (25/6) dinilai sebagai tindakan yang berlebihan.Sebab, menuru..
KPK Jangan Terjebak Politik, Pengakuan Nazaruddin Harus Dikembangkan
Pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi bukti permulaan dari sekian banyak perkara korupsi yang di..
Curiga Punya Harta Rp 5,8 M, Abdul Fickar Hadjar Minta KPK Telusuri Harta Kekayaan Jaksa Fedrik Adhar Dalam Kasus Novel
Salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa penyiram air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ternyata memiliki hart..
Utus 50 Jaksa Senior, Pakar Hukum: Jaksa Agung Serius Menuntaskan Kasus Jiwasraya
Megaskandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang menyita perhatian masyarakat, kini akan segera bergulir di meja hijau.Kejaksaan Agung, dalam penangangan kasus ini telah mengutus sebanyak 50 jaksa seni..
Abdul Fickar Hadjar: Ada Indikasi Presiden Tak Hormati Hukum, Secara Ketatanegaraan Ada Konsekuensinya
Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, secara yuridis Presiden Joko Widodo dengan kekuasaannya sudah mempermainkan hukum. Sebab Presiden Jokowi dinilai tidak menghormati hu..
