Menurut Daniel, rencana tersebut terlalu berisiko bagi kelangsungan hidup satwa endemik yang populasinya diperkirakan hanya tersisa 87 hingga 100 ekor. Terlebih, International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengategorikan badak Jawa sebagai spesies sangat terancam punah.
Ia menilai, setiap kebijakan terkait konservasi badak Jawa harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang dan prinsip kehati-hatian, bukan sekadar wacana yang belum teruji.
"Hingga kini publik belum melihat kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang dibuka secara ilmiah dan transparan, dan di alas Purwo belum pernah ada ditemukan adanya jejak Badak Bercula Satu. Kemudian akan ada ancaman dari satwa yang di Alas Purwo bagi kedatangan satwa lain seperti Badak Jawa ini, akan sangat berbahaya," kata Daniel kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Legislator PKB ini juga mengingatkan pengalaman pemindahan individu badak Jawa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang berakhir dengan kematian satwa tersebut. Padahal, lokasi itu masih berada dalam satu ekosistem dengan habitat aslinya.
Menurutnya, risiko akan semakin besar apabila pemindahan dilakukan lintas provinsi dengan kondisi iklim dan ekosistem yang berbeda.
Daniel menjelaskan, badak Jawa memiliki karakteristik biologis yang berbeda dengan spesies badak di Afrika. Satwa tersebut membutuhkan lingkungan lembap serta kubangan air dan lumpur untuk menjaga kondisi tubuhnya.
"Badak Jawa adalah badak yang sangat unik. Berbeda dengan badak di Afrika. Dia butuh air dan lumpur basah untuk berendam, kulitnya tidak didesain untuk bermandikan cahaya matahari seperti kerabatnya di Afrika. Sedangkan Alas Purwo itu sangat berbeda karena kering, panas dan terbuka. Ujung kulon lembab, teduh dan basah," tegasnya.
Daniel juga meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Pandeglang yang selama ini hidup berdampingan dengan habitat badak Jawa.
Ia menyebut Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi turut menolak wacana pemindahan tersebut karena menilai terdapat risiko kegagalan, terutama jika dilakukan dari Banten ke Jawa Timur.
Penolakan juga disampaikan organisasi mahasiswa di Pandeglang yang mendesak pemerintah membuka kajian kelayakan ekologis Alas Purwo. Sementara Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon meminta rencana pemindahan dibatalkan dan pemerintah memprioritaskan penguatan patroli serta pengelolaan habitat, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA.
Penolakan serupa datang dari tingkat desa. Kepala Desa Tamanjaya Ade Sultonih dan Sekretaris Desa Tunggaljaya Andi Suandi turut menyuarakan keberatan. Warga Pandeglang, Ajat Al-Faruq, juga mengingatkan bahwa badak Jawa merupakan ikon sekaligus bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.
Bagi Daniel, suara masyarakat yang tinggal di sekitar habitat badak Jawa perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan konservasi.
"Dari berbagai pertimbangan tersebut kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Habitat aslinya dari Ujung Kulon. Badak memang tidak bisa bersuara membela haknya. Tapi kita semua bisa menyuarakan ini sebelum terlambat," pungkasnya.

BERITA TERKAIT: