Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Sembilan Haluan Ekonomi Indonesia

Jumat, 20 November 2026, 09:12 WIB
Sembilan Haluan Ekonomi Indonesia
Ilustrasi. (Foto: AI)
Kecil Besar
PADA 2002 terjadi "kudeta konstitusi." Hasilnya, pasal berubah dan bertambah plus hilangnya GBHN (garis-garis besar haluan negara) terutama haluan ekonomi nasional. Lahirlah negara swasta yang menajamkan ketimpangan, kesenjangan, gap dan disparitas yang luar biasa mengerikan. 

Pasar menghegemoni dan membentuk aksioma: dari gotong royong ke gotong nyolong; dari pemerataan ke pertumbuhan; dari swasembada pangan ke impor; dari kedaulatan ke perbudakan; dari sesama ke konglomerasi; dari keadilan ke oligarki.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah melewati berbagai periode pembangunan dengan beragam pendekatan ekonomi. Infrastruktur dibangun, investasi didorong, industrialisasi dikembangkan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintah. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang tetap relevan hingga hari ini, yaitu sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dinikmati secara adil oleh seluruh warga negara?

Pertumbuhan ekonomi memang penting. Sebab, tanpa pertumbuhan, kesempatan menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan membiayai pelayanan publik menjadi terbatas. Tetapi, kita juga memahami bahwa pertumbuhan tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Perekonomian dapat berkembang pesat sementara sebagian warga negara tetap menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan layak, mengakses pendidikan bermutu, mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, dan memperoleh rumah yang layak.

Agar itu terjadi, kita harus memiliki haluan ekonomi bangsa. Maksudnya adalah arah dan pedoman penyelenggaraan perekonomian nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh warga negara. Haluan ini disusun secara jenius, cermat, demokratis, imparsial, teknokratik, nasionalis dan dapat dievaluasi secara berkala.

Singkatnya, Indonesia memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya menjawab bagaimana memperbesar perekonomian dan memperbanyak konglomerat, tetapi juga menentukan untuk siapa kekayaan diciptakan, bagaimana sumber daya dikelola, dan siapa yang menikmati hasilnya. 

Ingat! Bangsa yang besar tidak cukup hanya memiliki wilayah luas, penduduk banyak, sumber daya alam melimpah, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebesaran suatu bangsa lebih ditentukan oleh kemampuannya menciptakan kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat bagi seluruh warganya.

Ekonomi Konstitusi sebagai Kompas Pembangunan

Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar filosofis perekonomian Indonesia. Ideologi Pancasila menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan kehidupan berbangsa-bernegara. Sedangkan pasal 33, 23, 27, 31, 32, 34, 28, 29, UUD 1945 memberikan landasan bagi penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Dari pasal-pasal itu, jelas bahwa konstitusi tidak menempatkan perekonomian semata-mata sebagai urusan akumulasi modal dan keuntungan. 

Segala kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat, dengan negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya terhadap cabang produksi penting dan sumber daya alam. Karena itu, ekonomi Indonesia tidak boleh kehilangan orientasi sosialnya. Negara harus menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, keberlanjutan dunia usaha, kesejahteraan pekerja, dan kepentingan masyarakat luas.

Pasca-amandemen konstitusi, Indonesia sebenarnya telah mempunyai instrumen perencanaan pembangunan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Jangka Panjang (RPJPN) 2025–2045. Yang jadi soal, bukan semata-mata ada atau tiada dokumen perencanaan itu, melainkan bagaimana memastikan arah pembangunan dilaksanakan secara konsisten, koheren dan koresponden, tidak terfragmentasi oleh kepentingan jangka pendek, dan benar-benar menghasilkan keadilan sosial. Dus, haluan ekonomi ini harus menjadi kompas bersama yang melampaui pergantian pemerintahan.

Sembilan Agenda Pemerataan Nasional

Indonesia pernah mengenal Delapan Jalur Pemerataan yang diperkenalkan pada masa Orde Baru. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi kekayaan nasional dan hasil pembangunan telah lama menjadi perhatian pemerintah. Namun, pengalaman sejarah juga mengajarkan bahwa pemerataan membutuhkan lebih dari sekadar program pemerintah. Ia memerlukan kelembagaan yang kuat dan demokratis, kebijakan yang konsisten dan persisten, agensi yang amanah (anti KKN) serta pengawasan publik.

Untuk itu, artikel ini ditulis dengan didasarkan pada tesa bahwa Indonesia perlu mengembangkan sembilan agenda pemerataan nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. 

Pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Setiap warga negara harus memiliki akses terhadap pangan bergizi, sandang, tempat tinggal layak, pekerjaan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak asasi manusia. Kebutuhan dasar tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kemampuan membeli di pasar.

Kedua, pemerataan pendidikan dan fasilitasnya. Pendidikan harus menjadi sarana mobilitas sosial, bukan mekanisme yang mewariskan ketimpangan antargenerasi. Pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah, tetapi juga kualitas guru, sarana pembelajaran, teknologi, dan kesempatan melanjutkan pendidikan sampai menjadi manusia Pancasila.

Ketiga, pemerataan pelayanan kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat tidak seharusnya ditentukan oleh tingkat pendapatan maupun tempat tinggal. Negara perlu memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, pembiayaan yang terjangkau, serta layanan pencegahan penyakit hingga wilayah terpencil.

Keempat, pemerataan pendapatan dan keadilan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan upah layak, perlindungan pekerja, perpajakan progresif, dan penguatan jaminan sosial menjadi instrumen penting agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Kelima, pemerataan kesempatan kerja dan berusaha. Setiap warga perlu memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan produktifnya. Negara harus mendorong industrialisasi, memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperluas akses permodalan, serta menciptakan pekerjaan yang memberikan penghidupan layak.

Keenam, pemerataan kesempatan bertempat tinggal dan membangun keluarga. Harga tanah, biaya perumahan, ketidakpastian pekerjaan, dan meningkatnya biaya hidup tidak boleh menjadi penghalang struktural bagi masyarakat untuk membangun kehidupan keluarga yang bermartabat. Kebijakan perumahan harus terhubung dengan pengupahan, transportasi, dan tata ruang.

Ketujuh, pemerataan partisipasi dalam pembangunan. Pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan harus mempunyai kesempatan nyata berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan publik. Kesetaraan bukan hanya persoalan membuka akses, tetapi juga menghilangkan hambatan struktural yang membatasi kemampuan berpartisipasi.

Kedelapan, pemerataan pembangunan antarwilayah. Pembangunan tidak boleh terus terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan tertentu. Setiap daerah perlu memiliki kesempatan mengembangkan potensi ekonominya melalui infrastruktur, pendidikan, teknologi, industri, dan konektivitas yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Kesembilan, pemerataan memperoleh keadilan dan keamanan. Kemakmuran sulit terwujud tanpa kepastian hukum. Setiap warga, baik kaya maupun miskin, pekerja maupun pengusaha, harus memperoleh perlindungan hukum yang setara, keamanan, serta akses terhadap lembaga peradilan yang independen.

Kesembilan agenda tersebut merupakan satu kesatuan. Sebab, ketimpangan pendidikan akan memengaruhi kesempatan kerja. Ketimpangan pendapatan akan membatasi akses perumahan dan kesehatan. Sementara ketidakadilan hukum dapat memperkuat ketimpangan ekonomi. Kesembilan agenda itu holupis kuntul baris, serempak dan seirama dalam tradisi plus realisasi.

Pemerataan Harus Dimulai dari Struktur Ekonomi

Namun, sembilan agenda pemerataan tidak akan mencapai tujuannya apabila negara hanya berfokus membagikan hasil pertumbuhan tanpa membenahi cara kekayaan diciptakan dan dikuasai. Ketimpangan ekonomi tidak semata-mata muncul karena distribusi pendapatan yang tidak adil. Ia juga dapat terbentuk melalui ketimpangan penguasaan tanah, modal, teknologi, informasi, dan akses terhadap kebijakan.

Karena itu, pemerataan harus dimulai sejak proses produksi. Industrialisasi nasional perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan pekerjaan berkualitas. Reformasi agraria harus memperluas akses produktif terhadap tanah. Koperasi dan usaha rakyat perlu diperkuat agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing, bukan sekadar penerima bantuan.

Demikian pula hubungan antara pekerja dan pemilik modal harus dibangun secara lebih berkeadilan. Produktivitas perlu meningkat, tetapi hasil peningkatan produktivitas juga wajib memberikan manfaat yang layak bagi pekerja. Pemerataan bukan berarti semua orang harus mempunyai pendapatan atau kekayaan yang sama. Pemerataan berarti setiap warga memperoleh hak dasar, kesempatan yang adil, perlindungan terhadap kerentanan, serta bagian yang lebih proporsional dari kemakmuran yang dihasilkan bersama.

Dari Cita-cita Menuju Kebijakan Negara

Tantangan terbesar sebuah haluan ekonomi bukan terletak pada keindahan rumusannya, melainkan pada kemampuan negara menerjemahkannya menjadi kebijakan nyata. Sembilan agenda pemerataan memerlukan prioritas, sumber pembiayaan, pembagian tanggung jawab kelembagaan, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi publik.

Kebijakan fiskal harus mendukung redistribusi sekaligus memperkuat kapasitas produksi. Dunia usaha memerlukan kepastian dan iklim investasi yang sehat. Sementara masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pembangunan memberikan kesempatan nyata untuk meningkatkan kesejahteraannya. Seluruh proses tersebut harus berlangsung secara demokratis, transparan, simultan dan bertanggung jawab.

Patut diingat bahwa bangsa besar bukanlah bangsa yang sekadar mampu menghasilkan kekayaan besar, melainkan bangsa yang sanggup mengubah kekayaan menjadi kemakmuran bersama. Indonesia tidak harus mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan. 

Keduanya perlu dipertemukan melalui haluan ekonomi yang berlandaskan konstitusi, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhirnya. Pemerataan bukanlah sekadar cara membagikan kemakmuran. Pemerataan adalah prinsip yang harus menentukan bagaimana kemakmuran diciptakan, dikuasai, dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. rmol news logo article


Yudhie Haryono dan Ryo Disastro 
Anggota Komunitas Mazhab Tebet


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA