Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

RUU Perampasan Aset Melenggang ke Rapat Paripurna

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Rabu, 18 November 2026, 15:12 WIB
RUU Perampasan Aset Melenggang ke Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merampungkan pembahasan tingkat I RUU Peramasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kecil Besar
rmol news logo DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke rapat paripurna terdekat.

Keputusan itu diambil setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah merampungkan pembahasan tingkat I di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Adapun, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana. 

Sementara itu, perwakilan dari pemerintah dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto.

Sebelum pengambilan keputusan, delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Kemudian, Dasco meminta persetujuan RUU Perampasan Aset dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna dpr yang terdekat, setuju?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat kompak.

Sebelum pengesahan, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman terlebih dahulu menjelaskan bahwa Komisi III telah membahas bersama pemerintah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.  

Komisi III juga telah menggali saran, aspirasi dan masukan masyarakat serta ahli. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset yang partisipatif dan berkeadilan.

Habiburokhman memaparkan 10 hasil pokok pembahasan RUU Perampasan Aset. Pertama adalah mengenai judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. 

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masuk di dalamnya tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.

Ketiga, penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundangan.

"Empat, pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan," jelas Habiburokhman.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," jelas Habiburokhman.

Ketujuh, RUU Perampasan Aset mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana dilakukan badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel.

"Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," kata Habiburokhman.

Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.  

Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.  

"Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," demikian Habiburokhman.rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA