Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kedaulatan energi nasional. Menurutnya, pemerintah patut diapresiasi karena berani mengambil kebijakan yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
"Pemerintah berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Dedi kepada
RMOL, Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurutnya, persoalan pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alamnya.
Dedi juga menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berpandangan, Bahlil menjadi salah satu menteri yang paling memahami kehendak politik Presiden, terutama dalam menerjemahkan agenda kedaulatan energi ke dalam kebijakan konkret.
"Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional," kata Dedi.
Dedi menilai, sikap seperti itu diperlukan dalam hubungan internasional. Sebab, posisi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar harus diikuti keberanian dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.
"Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," tegas Dedi.
Lebih jauh, Dedi menilai ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dapat memberikan pesan politik kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain.
Dengan demikian, negara-negara mitra perlu mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap hubungan kerja sama, termasuk perdagangan energi.
"Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," tutup Dedi.
Sikap pemerintah Indonesia mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dinilai menjadi gambaran keberanian dalam menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan bisnis dan perdagangan internasional. 
BERITA TERKAIT: