Pasalnya, kebakaran yang mencapai hampir 20 ribu titik api tersebut telah menimbulkan kerugian besar, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat, keselamatan satwa, kerusakan tumbuhan bernilai obat, hingga kerusakan rumah penduduk dan korban jiwa.
Menurut BHS, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
Ia menilai, ribuan titik api yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan 32 pengusaha, terlebih kebakaran juga banyak terjadi di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani.
BHS mengungkapkan, kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga melanda Pulau Jawa serta hampir seluruh pulau besar di Indonesia.
"Karena itu, Kementerian Kehutanan dan Perhutani harus memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan perawatan hutan, khususnya saat menghadapi musim kemarau panjang," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Oktober 2026.
Ia menegaskan, kedua instansi tersebut semestinya bertanggung jawab memastikan kondisi hutan tetap terjaga melalui berbagai langkah mitigasi, seperti penyiraman menggunakan pesawat pengebom air (water bombing), rekayasa cuaca berupa hujan buatan, hingga penerapan sistem sprinkler sebagaimana dilakukan sejumlah negara di Asia Tenggara.
"Daun yang hijau tidak akan bisa dibakar dengan korek api karena daun dan dahannya mengandung 85% air. Silahkan anda coba," ujar BHS.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektare hutan tropis yang sangat bergantung pada curah hujan. Menurutnya, sejumlah negara ASEAN juga melakukan langkah perawatan hutan secara berkala selama musim kemarau untuk mencegah terjadinya kebakaran.
BHS mencontohkan Malaysia yang memiliki luas hutan sekitar 22 juta hektare, Thailand 16,4 juta hektare, dan Vietnam 15,03 juta hektare.
Negara-negara tersebut, kata dia, menerapkan penyiraman menggunakan water bombing, rekayasa hujan buatan, hingga sistem sprinkler secara rutin untuk menjaga kelembaban vegetasi hutan.
Lebih lanjut, BHS menilai anggaran Kementerian Kehutanan yang mencapai sekitar Rp6 triliun seharusnya cukup untuk mendukung perawatan hutan selama musim kemarau.
"Anggaran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menjaga kelestarian berbagai spesies tumbuhan, satwa, serta ekosistem yang ada di dalamnya," pungkasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak evaluasi besar-besaran terhadap penanganan kebakaran hutan di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: