Pembentukan badan baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan berbasis gambut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, persiapan pembentukan BPGMN telah berjalan dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan pelantikan.
“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung usai menghadiri rapat khusus terkait karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin badan tersebut, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan.
“Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan (Dirjen KSDAE) kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembentukan BPGMN merupakan arahan langsung Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.
Badan tersebut dirancang untuk diisi para ilmuwan dan profesional serta didukung anggaran yang memadai.
Fokus pencegahan karhutla akan diarahkan terutama ke enam provinsi berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Jadi sekali lagi ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan, ya,” kata Raja Juli saat itu.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala dan anggota Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pekan depan. 
BERITA TERKAIT: