Konflik Iran-Amerika tahun 2026 memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih penting: negara yang mampu menguasai teknologi, membangun industri pertahanannya sendiri, menyebarkan kekuatannya, serta menghasilkan senjata dalam jumlah besar dapat menciptakan biaya yang sangat tinggi bagi lawan yang secara konvensional jauh lebih kuat.
Iran hidup menghadapi berbagai bentuk sanksi Amerika Serikat sejak 1979. Namun tekanan panjang tersebut tidak menghentikan pembangunan kemampuan rudal, drone, pertahanan udara dan industri militernya.
Hasilnya terlihat dalam perang sekarang. Laporan pemerintah AS yang dikutip AP menyebut serangan Iran telah merusak atau menghancurkan ratusan bangunan di fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Jalur logistik Amerika bahkan harus disesuaikan. Sejumlah MQ-9 Reaper dan pesawat tanker KC-135 juga dilaporkan hilang atau mengalami kerusakan.
Reuters pada 15 September 2026 melaporkan estimasi Congressional Budget Office bahwa biaya perang telah mencapai sekitar US$38 miliar per 1 Agustus 2026 dan dapat bertambah sekitar US$3 miliar setiap bulan. Konflik tersebut juga memberikan tekanan besar terhadap persediaan munisi presisi Amerika.
Artinya, pelajaran strategisnya bukan bahwa kapal induk sudah tidak berguna. Pelajarannya adalah jangan pernah mempertaruhkan pertahanan negara hanya pada sejumlah kecil platform yang sangat besar, sangat mahal, dan sangat sulit diganti ketika perang berlangsung.
Lalu, apa hubungannya dengan Giuseppe Garibaldi? Indonesia memang telah menerima ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. Komisi I DPR menyetujui hibah tersebut pada 20 Juli 2026. Nilai hibah yang dicatat dalam persetujuan DPR adalah €54.022.426,67.
Kapal itu berangkat dari Taranto pada 24 Agustus dan telah tiba di Tanjung Priok pada 18 September 2026 setelah menempuh sekitar 6.870 mil laut. Jadi informasi yang menyebut kapal baru akan tiba 20 September sudah tidak mutakhir.
Garibaldi juga bukan kapal baru. Usianya telah melampaui empat dekade dan memang memerlukan retrofit/modernisasi. ANTARA melaporkan perkiraan biaya retrofit sekitar Rp7,2 triliun sampai Rp16,8 triliun, tergantung konfigurasi yang akhirnya dipilih.
Di sinilah pertanyaan publik yang seharusnya diajukan bukan:
“Apakah kapal induk itu gagah?”
Tetapi:
“Berapa rupiah kemampuan pertahanan yang kita peroleh dari setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan?”
Itulah ukuran yang lebih relevan.
Garibaldi mempunyai potensi kegunaan. Kementerian Pertahanan menyebut kapal tersebut dapat membawa belasan helikopter, memungkinkan empat helikopter lepas landas secara simultan, dan dapat dioptimalkan untuk Operasi Militer Selain Perang, termasuk penanggulangan bencana dan distribusi logistik. Pemerintah juga melihatnya sebagai sarana peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional.
Karena itu persoalannya bukan sekadar “kapal tua versus kapal baru.”
Persoalan strategis yang jauh lebih penting adalah opportunity cost.
Dengan biaya retrofit, operasi, pemeliharaan, pelatihan awak, suku cadang, fasilitas pangkalan dan sistem udara yang menyertainya, apakah Indonesia memperoleh kemampuan pertahanan yang lebih besar dibandingkan apabila sumber daya yang sama digunakan untuk memperkuat kombinasi fregat, kapal selam, rudal antikapal berbasis darat, UAV/UCAV, USV, UUV, pertahanan udara, ISR, satelit, peperangan elektronik dan jaringan sensor nasional?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui life-cycle cost selama 20–30 tahun, bukan hanya harga hibah pada hari kapal diserahkan.
Kemandirian adalah Senjata
Pelajaran terbesar Iran justru bukan rudalnya. Bukan pula drone-nya. Yang paling penting adalah kemampuan memproduksi dan mempertahankan sistemnya sendiri di bawah tekanan eksternal.
Sebuah negara yang membeli seratus senjata tetapi tidak mampu memproduksi suku cadang, amunisi, sensor dan komponennya sendiri akan menghadapi ketergantungan ketika rantai pasok terputus.
Sebaliknya, sistem yang lebih sederhana tetapi dapat dibuat ribuan unit di dalam negeri mempunyai nilai strategis berbeda.
Perang modern semakin menjadi pertarungan antara: cost of attack versus cost of interception.
Kalau sebuah drone atau rudal yang relatif murah memaksa lawan menggunakan interceptor bernilai jauh lebih mahal, perang berubah menjadi persoalan matematika industri.
Siapa yang mampu memproduksi, mengganti dan mengisi kembali persediaan paling cepat, dialah yang memiliki ketahanan lebih panjang.
Indonesia Perlu ‘Porcupine Maritime Strategy’
Indonesia berbeda secara geografis dari Iran. Karena itu kita tidak perlu meniru Iran secara mentah. Kita perlu mengambil cara berpikirnya.
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, tiga ALKI, choke points strategis, wilayah laut sangat luas, serta garis pantai yang sangat panjang. Geografi seperti itu justru memungkinkan Indonesia membangun kekuatan pertahanan yang tersebar dan sulit dilumpuhkan sekaligus.
Bayangkan apabila Indonesia membangun jaringan pertahanan maritim yang terdiri atas ribuan drone udara dan laut, rudal antikapal mobile berbasis pulau, radar pantai, passive sensors, satelit penginderaan, kapal cepat rudal, kapal selam, frigate, cyber-electronic warfare dan pusat komando yang semuanya terhubung dalam satu maritime domain awareness network.
Musuh tidak cukup menghancurkan satu kapal. Ia harus menghadapi sebuah kepulauan yang menjadi sistem pertahanan. Itulah deterrence.
Kita juga jangan mempertentangkan kapal perang dengan kapal niaga seolah Indonesia harus memilih salah satunya. Negara maritim besar membutuhkan keduanya.
Kapal perang menjaga jalur perdagangan. Kapal niaga menghasilkan aktivitas ekonomi yang membuat jalur tersebut bernilai untuk dipertahankan.
Pelajaran konflik Timur Tengah bahkan memperkuat hubungan tersebut. Ketegangan di Selat Hormuz telah mengganggu lalu lintas kapal dan pasar energi global. Reuters melaporkan lalu lintas komoditas melalui Hormuz turun drastis dibandingkan kondisi sebelum perang.
Karena itu konsep kekuatan laut Indonesia seharusnya berdiri di atas dua kaki:
SEA POWER = NAVAL POWER + MARITIME ECONOMIC POWER.
TNI Angkatan Laut yang kuat tanpa industri maritim nasional yang kuat akan sangat mahal untuk dipertahankan.
Sebaliknya, armada niaga raksasa tanpa kemampuan pertahanan akan rentan ketika jalur perdagangan terganggu.
Maka Indonesia memerlukan pembangunan simultan: TNI AL yang modern, industri galangan nasional, armada niaga nasional, pelabuhan, logistik, industri komponen, SDM pelaut, pembiayaan maritim, serta teknologi pertahanan yang semakin mandiri.
Dari Belanja Pertahanan Menuju Industri Pertahanan
Inilah perubahan paradigma yang paling penting.
Jangan bertanya:
“Senjata apa yang dapat kita beli?”
Mulailah bertanya:
“Senjata apa yang dapat kita kuasai teknologinya, produksi sendiri, rawat sendiri, isi ulang sendiri dan kembangkan sendiri selama 30 tahun?”
Setiap pembelian alutsista besar semestinya menghasilkan minimal empat keuntungan sekaligus:
Kekuatan tempur + transfer teknologi + pekerjaan industri nasional + kemampuan produksi domestik.
Jika uang negara keluar tetapi teknologi, lapangan kerja, suku cadang dan kemampuan produksi tetap berada di luar negeri, maka sebagian besar multiplier effect pertahanan juga pergi ke luar negeri.
Sebaliknya, apabila pembelian asing digunakan sebagai jembatan menuju kemandirian, impor dapat menjadi investasi teknologi.
Karena itulah Garibaldi sebaiknya dinilai dengan ukuran tersebut: bukan berdasarkan kemegahan bentuknya, melainkan apakah program itu menghasilkan teknologi, doktrin, SDM, kemampuan penerbangan laut, pengalaman operasi kapal besar, dan kapasitas industri nasional yang nilainya sepadan dengan seluruh biaya sepanjang umur operasinya.
Indonesia 2045 Kuasai Laut
Indonesia perlu mempunyai fregat modern. Indonesia membutuhkan kapal selam. Indonesia membutuhkan rudal. Indonesia membutuhkan drone. Indonesia mungkin pula mempunyai kebutuhan terhadap kapal penerbangan tertentu.
Tetapi Indonesia juga membutuhkan ratusan bahkan ribuan kapal niaga nasional yang membawa produk Indonesia menggunakan bendera Indonesia, diawaki pelaut Indonesia, diasuransikan melalui ekosistem keuangan Indonesia, diperbaiki di galangan Indonesia, dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Karena sea power tidak lahir hanya dari meriam. Ia lahir dari kombinasi kapal perang, kapal dagang, industri, teknologi, pelabuhan, manusia, modal dan kemampuan negara menguasai rantai logistiknya sendiri.
Iran menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat mendorong pembangunan kapasitas domestik. Amerika menunjukkan bahwa bahkan negara dengan kekuatan militer sangat besar tetap dapat menghadapi biaya tinggi ketika berhadapan dengan serangan rudal dan drone dalam jumlah besar. Konflik 2026 belum selesai, sehingga sejarah belum memberikan vonis siapa yang “menang”; tetapi biaya dan kerusakan yang sudah terdokumentasi cukup untuk menjadi bahan pelajaran strategis.
Dan bagi Indonesia, pelajarannya bukan:
“Jadilah Iran.”
Melainkan:
“Jadilah Indonesia yang mampu membuat kekuatannya sendiri.”
Negara kepulauan terbesar di dunia tidak seharusnya selamanya menjadi pasar teknologi maritim negara lain.
Kita harus menjadi produsen teknologi maritim dunia. Kita tidak perlu memilih antara negara maritim kaya atau negara maritim kuat. Target Indonesia harus lebih tinggi: NEGARA MARITIM YANG KAYA, MANDIRI, DAN KUAT.
Dan ukuran keberhasilan pertahanan bukanlah seberapa gagah sebuah kapal ketika bersandar di dermaga.
Ukuran sesungguhnya adalah seberapa lama Republik ini mampu bertahan, memproduksi, berlayar, berdagang dan melawan ketika suatu hari pasokan dari luar negeri berhenti. Itulah pelajaran perang modern yang layak dipikirkan Indonesia menuju 2045.
Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, S.H., M.Tr.Opsla
Purnawirawan TNI AL, pemerhati kemaritiman Indonesia
.jpg)
BERITA TERKAIT: