"Jadi kita datang untuk menagih janji, yang tuntutan 17+8, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil. Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," tegas Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Diallo Hujanbiru kepada wartawan.
Bahkan, lanjut dia, DPR saat ini cenderung mengabaikan tenggat waktu yang diberikan rakyat agar memenuhi tuntutan 17+8.
"Akan tetapi dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal. Masih banyak, kami rasa nol besar dalam hal penuntasan," tegasnya lagi.
BEM UI pun menyoroti sejumlah poin tuntutan yang belum diakomodir DPR maupun pemerintah. Di antaranya pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat yang terjadi selama demo besar pada 25 sampai 31 Agustus 2025 di berbagai daerah.
Selain itu, BEM UI juga menilai masih ada anggota DPR yang kontroversi dan tidak bersimpati terhadap rakyat, tapi belum dicopot.
"Kemudian kami juga menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil, kembalilah ke barak TNI," imbuh Diallo.
Lebih jauh dia memastikan, demo hari ini merupakan aksi awal yang digelar untuk mendesak agar DPR maupun pemerintah menuruti tuntutan 17+8.
"Itu semua yang akan kita tuntut pada hari ini, dan kita juga akan terus bergulir. Ini adalah penagihan janji pertama, dan ini akan ada penagihan janji selanjutnya dan penuntutan terhadap reformasi lembaga dan negara selanjutnya," pungkasnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menagih komitmen DPR untuk memenuhi 17+8 tuntutan rakyat, saat aksi di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 9 September 2025. 
BERITA TERKAIT: