Kalau Tidak Diawasi, BPI Danantara Bisa Jadi Monster

Menurut Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, jika tidak diawasi dengan baik, BPI Danantara bisa berkembang menjadi masalah besar bagi negara.

“Nah DPR nanti akan melakukan pengawasan,” kata Darmadi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. 

Sebagai anggota Komisi VI DPR, ia memastikan akan mengawasi kinerja Danantara secara ketat. Tugas ini sesuai dengan mandat dalam Undang-undang BUMN yang memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi berbagai aspek, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), merger, akuisisi, serta berbagai kebijakan korporasi lainnya.

Lebih lanjut, Darmadi juga mengungkapkan bahwa pengawasan ini akan mencakup audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk badan usaha dan oleh auditor publik untuk operasional dan investasi holding company. 

Ia juga mengingatkan, walaupun sudah ada BPK dan KPK yang melakukan pengawasan, namun pengawasan terhadap Danantara akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, dewan pengawas, dan auditor.

Darmadi lantas memberikan catatan serius mengenai pentingnya integritas dalam kepemimpinan Danantara. 

“Nah ini kalau dia memang mentalnya buruk, ini berbahaya. Kalau mentalnya buruk, pasti berbahaya ini,” tegas Legislator Fraksi PDIP ini. 

Ia bahkan menggambarkan bahwa tanpa pengawasan yang tepat, Danantara bisa berubah menjadi “monster” yang merugikan. 

Namun dengan pengawasan yang baik, Danantara bisa menjadi “malaikat penyelamat” bagi negara, melalui kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi nasional.

“Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejaterakan bangsa atau kita menciptakan monster. Kalau tidak diawasi baik, dia akan menjadi monster. Tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kita harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini,” pungkasnya. 

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini, Senin 24 Februari 2025.

"Saya Presiden RI menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara," sambungnya.

Danantara merupakan sebuah inisiatif strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

Danantara dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 yang mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi Undang-undang.

Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Superholding itu akan menaungi tujuh perusahaan BUMN. Yaitu PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telkom Indonesia, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).