"TNI-Polri harus betul-betul menjaga stabilitas keamanan. Dalam kontestasi politik, TNI-Polri tetap harus menjaga netralitas dan menjaga situasi tetap kondusif," ucap Rosyid dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.Ditegaskan Kapolres, TNI-Polri akan menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
"TNI-Polri akan memastikan kegiatan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, terkendali dan kondusif serta keamanan tetap terjaga," tegasnya.
Ia berharap sinergitas seluruh pihak untuk bersama TNI-Polri memastikan kegiatan Pilkada di Kabupaten Purbalingga bisa berjalan aman, tertib terkendali dan damai. Keamanan bisa tercipta dari tahapan awal sampai dengan selesai tahapan Pilkada.
"Kami dari TNI-Polri butuh dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Purbalingga. Mari ciptakan politik yang sehat, jauh dari hoax dan provokatif," pesan Kapolres.
Sementara itu, Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari menyampaikan bahwa rapat pleno ini dilaksanakan setelah melalui rangkaian yang panjang. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nantinya menjadi dasar untuk menetapkan jumlah TPS dan surat suara.
"Sesuai dengan aturan penyusunan DPT diputuskan melalui rapat pleno dengan peserta PPK, Bawaslu, Forkopimda, pemantau pemilihan, tim bakal calon atau parpol pengusung," jelasnya.
Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 adalah jumlah kecamatan 18, jumlah desa/kelurahan 239, jumlah TPS 1525 dan jumlah pemilih 775.444 orang.
Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto menegaskan bahwa posisi TNI-Polri netral dalam Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Purbalingga, Rabu (18/9). 
BERITA TERKAIT: