Nusron Wahid, politisi Golkar, manusia dengan kesaktian administratif konon melampaui pendekar Shaolin.
Bukan bisa terbang atau membelah gunung, tetapi mampu dua kali mangkir dari panggilan KPK, lalu nongol di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, 21 Oktober 2026.
Ini ilmu tingkat tinggi. Pendekar lain menghilang saat dikejar musuh, Nusron menghilang saat dipanggil KPK, tetapi muncul di hadapan presiden. Wartawan susah menemui, presiden gampang ditemui!
KPK memanggil pertama pada 7 Oktober 2026. Jawabannya, ada agenda internal kementerian. Agenda apa? Entahlah. Mungkin rapat menentukan apakah stempel dinas harus menghadap utara atau selatan.
Panggilan kedua datang 15 Oktober. Alasannya, perjalanan dinas ke luar negeri. Ternyata rutenya dari Batam, menyeberang feri ke Singapura, lalu menuju Johor Bahru, Malaysia. Pada hari pemeriksaan, Nusron sudah berada di Johor Bahru.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membenarkan perjalanan tersebut. Lalu, menyebut Nusron memiliki kegiatan dinas di Malaysia, didampingi beberapa petugas. Kegiatan dinasnya apa? Tidak dirinci. Mungkin urusan negara, mungkin urusan kuliner. Kita jangan suuzan. Bisa saja membahas pertanahan sambil mengamati harga nasi lemak.
Puncak keajaiban terjadi 21 Oktober. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Nusron terlihat berkemeja putih dan berpeci hitam, duduk di barisan belakang bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Anehnya, beberapa media mencatat kehadirannya, tapi tak terpantau awak media ketika memasuki Istana. Ini bukan menteri biasa. Ini Nusron bin Ninja, pemegang sabuk hitam aliran siluman birokrasi.
Di bandara ada imigrasi, di Istana ada kamera, tetapi kemunculannya seperti jin keluar dari teko Aladin. Bedanya, jin mengabulkan tiga permintaan, sedangkan publik cuma meminta satu, datang memenuhi panggilan KPK!
KPK menyatakan akan mengevaluasi alasan ketidakhadirannya dan membuka kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa jika kembali mangkir. Nah, ini baru menarik. Apakah surat itu bakal membuat sang pendekar segera hadir, atau sekadar menjadi penghuni map cantik di meja penyidik?
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga perjalanan tersebut merupakan alasan untuk menghindari pemeriksaan. Ia juga mempertanyakan izin Presiden dan relevansi penanganan persoalan Indonesia-Malaysia, termasuk kebakaran hutan, dengan lingkup tugas Kementerian ATR/BPN. Pertanyaan telak. Sayangnya, teka-teki ini belum otomatis terjawab hanya dengan menggelar rapat.
Pada 20 Oktober 2026, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menghormati proses hukum dan menyerahkan persoalan kepada penegak hukum tanpa intervensi. Ia juga menyinggung NKRI dari Sabang sampai Merauke. Lengkap sudah pelajaran PPKn, tinggal praktiknya ditunggu.
Sekjen Golkar Sarmuji menambahkan, Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP lebih dari enam bulan lalu dan kini berstatus anggota biasa. Terjemahan warung kopi, kalau ada badai, jangan lupa periksa dulu siapa yang masih memegang payung partai.
Lebih pedas lagi, sebuah laporan survei menempatkan Nusron di jajaran atas daftar menteri berkinerja terburuk. So, sudah dua kali dipanggil KPK, dua kali tak hadir, perjalanan dinas lintas negara menjadi teka-teki, dan kinerja pun disorot survei.
Kesimpulannya, Nusron memang sakti. Setidaknya dalam cerita satire ini. Namun, jangan sampai kesaktian pejabat membuat hukum terlihat seperti macan ompong cuma berani mengaum di televisi.
Rosadi JamaniMantan wartawan
BERITA TERKAIT: