Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, selama ini Bareskrim sendiri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah. Dengan adanya perintah Presiden, Satgas ini akan digeber lagi.
"Tentu itu (mafia tanah) menjadi perhatian pimpinan Polri dalam hal ini Bareskrim melaksanakan hal-hal terkait mafia tanah, apalagi bila ada perintah dari pimpinan negara," kata Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/5).
Ramadhan menekankan Satgas Anti Mafia Tanah selalu siaga memproses persoalan-persoalan mafia tanah di Indonesia. Polri, kata dia, akan menerima setiap laporan masyarakat dan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Satgas kita akan bekerja dengan stakeholder lainnya," ujar Ramadhan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan jajaran menterinya untuk mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah yang terjadi di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5).
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L). Hal ini untuk menyelesaikan salah satu aksi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan negara.
"Mafia tanah akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas K/L, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk melakukan prosedur dan penilaian," ujar Mahfud.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Polri menyatakan siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantasan mafia tanah yang masih marak terjadi di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: