Begitu dikatakan inisiator Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, Ferry Juliantono, dalam dialog Renungan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah DKI Jakarta di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/10).
"Pemerintah saat ini cenderung penuh subjektifitas, dengan segala konsekuensinya itu mencabut hak-hak kedaulatan warga," kata Ferry.
Dia menjelaskan, negara yang penuh subjektifitas membuat pemerintah kehilangan objektifitasnya untuk menindak tegas negara-negara yang mengancam kedaulatan. Bukan sekadar kedaulatan dalam arti teritorial, tetapi juga merugikan hajat masyarakat luas.
"Contohnya ada
coast guard milik Tiongkok mondar mandir kita diam, ada kapal
research yang kita tidak tahu
research untuk apa kita juga diam," katanya.
Belum lagi, lanjut politisi Partai Gerindra ini, banyak proyek-proyek yang memanjakan Tiongkok. Seperti salah satunya, adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang tidak begitu dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengizinkan pembiayaan Proyek Startegis Nasional itu mengambil dana APBN. Padahal menurutnya, perusahaan penerbangan BUMN Garuda Indonesia tengah diujung tanduk dan teramcan krisis finansial.
"Garuda yang terancam didiemin, tapi APBN dipakai untuk biayai kereta cepat Jakarta-Bandung," tandasnya.
Hadir dalam acara ini tokoh-tokoh aktivis seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Rocky Gerung, Bambang "Beathor" Suryadi.
Begitu juga pakar hukum tata negara Refly Harun dan ekonom senior Faisal Basri serta pululuhan aktivis lainnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masalah pemerintah Indonesia hari ini adalah penuh subjektifitas. Bahkan, pemerintah relatif passif saat kedaulatan rakyat terancam dengan kehadiran investasi negara asing. 
BERITA TERKAIT: