AHY Digadang Menteri Investasi, Demokrat Tegaskan Berada Di Luar Pemerintahan

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Ketua Umum AHY telah memberikan arahan bahwa partai berlambang mercy memilih berada di luar Pemerintahan.

"Sesuai dengan pernyataan Ketum kami, berada di luar pemerintahan," tegas Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/4).

Menurut Herzaky, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokokwi), dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi," tuturnya.

"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," demikian Herzaky.

Direktur Kajian PUSKAPPI (Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia) Bobby Darmanto sebelumnya menilai Ketua Umum Partai Demokrat adalah figur yang paling layak menjadi Menteri Investasi ketimbang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, Partai Demokrat pernah memimpin Indonesia dua periode silam. Melalui kepemimpinan SBY, ekonomi bisa tumbuh hingga enam persen, dan itu adalah angka yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sekarang.

Selain itu, perihal hubungan dan integrity Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini pasti diwariskan kepada AHY, antara lain panggung dunia dan jaringan internasional seperti Duta Besar negara sahabat, baik dari Amerika, Eropa, dan Australia pun semuanya dekat dengan Partai Demokrat.

"Merujuk pada stabilty, menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan justru akan semakin meningkatkan stabilitas nasional, serta nilai harmonis bagi Indonesia. Ujungnya, ini akan menarik nilai Investasi lebih besar," tutur Bobby.

"Dan singkatnya, jika dikerucutkan, sosok AHY adalah sosok paling tepat, karena mewarisi nilai-nilai yang dimiliki oleh SBY," imbuhnya.