Khawatir Barang Bukti Hilang, Iwan Sumule Desak KPK Tangkap Herman Hery

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap pihak-pihak diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19, termasuk sejumlah politisi yang namanya sudah nyaring disebut.

Bahkan secara lantang, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule meminta lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut segera menangkap politisi PDIP, Herman Hery yang diduga turut terlibat.

"KPK mestinya segera menangkapnya, seperti Herman Hery, karena sebagai Ketua Komisi III DPR RI sangat berpotensi hilangkan barang bukti dan hambat proses hukum," kata Iwan Sumule kepada redaksi, Kamis (18/2).

Merujuk laporan Majalah Tempo, Herman Hery diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP itu disebut mendapat kuota pengadaan bansos Covid-19 sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.

Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

Di sisi lain, Iwan Sumule mengingatkan agar publik tetap fokus mengawal KPK meringkus pihak-pihak yang teribat dalam korupsi bansos ini meski belakangan ruang diskusi diramaikan dengan usulan hukuman mati bagi tersangka eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Jangan sampai melupakan terduga koruptor bansos lain yang masih gentayangan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Kejari Tangerang Bakar Ribuan Lembar Uang Dolar AS Palsu
Hukum

Kejari Tangerang Bakar Ribua..

12 April 2021 19:37
Diduga Menambang Di Luar Izin, PT CNI Dilaporkan Ke Bareskrim
Hukum

Diduga Menambang Di Luar Izi..

12 April 2021 16:34
Dalami Korupsi Asabri, Kejagung Garap Enam Saksi, Ada Dirut Oso Manajemen Investasi
Hukum

Dalami Korupsi Asabri, Kejag..

12 April 2021 16:30
Amandemen UUD 1945 Sukar Dilakukan Hanya Untuk Revisi Periodesasi Presiden, Hakim MK: Karena Tak Cuma DPR Terutak-atik
Hukum

Amandemen UUD 1945 Sukar Dil..

12 April 2021 14:43
Termasuk Direktur PT Borneo Lumbung Energi Dan Metal, KPK Panggil 3 Saksi Dalam Kasus Samin Tan
Hukum

Termasuk Direktur PT Borneo ..

12 April 2021 11:50
Tak Terima Vonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Banding
Hukum

Tak Terima Vonis 4,5 Tahun, ..

12 April 2021 11:05
Klarifikasi Wakil Kepala BSSN, Pidato Dipotong Seolah-olah Masker Merusak Imun Tubuh
Hukum

Klarifikasi Wakil Kepala BSS..

11 April 2021 22:14
Buronan Kasus Lahan PT KAI Diringkus Intelijen Kejagung
Hukum

Buronan Kasus Lahan PT KAI D..

11 April 2021 18:59