Bahkan secara lantang, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule meminta lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut segera menangkap politisi PDIP, Herman Hery yang diduga turut terlibat.
"KPK mestinya segera menangkapnya, seperti Herman Hery, karena sebagai Ketua Komisi III DPR RI sangat berpotensi hilangkan barang bukti dan hambat proses hukum," kata Iwan Sumule kepada redaksi, Kamis (18/2).
Merujuk laporan
Majalah Tempo, Herman Hery diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP itu disebut mendapat kuota pengadaan bansos Covid-19 sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.
Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.
Di sisi lain, Iwan Sumule mengingatkan agar publik tetap fokus mengawal KPK meringkus pihak-pihak yang teribat dalam korupsi bansos ini meski belakangan ruang diskusi diramaikan dengan usulan hukuman mati bagi tersangka eks Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Jangan sampai melupakan terduga koruptor bansos lain yang masih gentayangan," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap pihak-pihak diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19, termasuk sejumlah politisi yang namanya sudah nyaring disebut. 
BERITA TERKAIT: