Wah Gawat, Dana Masyarakat Sudah Habis Dimakan APBN?

Pemerintah Incar SWF Asing

Salamuddin Daeng/Net

WARA-WIRI para pembantu sinuwun Joko Widodo ke luar negeri mencari utangan sudah pada tingkat memalukan kalau tidak disebut mengkuatirkan.

Ketemu semua pemerintahan negara lain dalam rangka mengemis utang memang bukan bagian dari politik bebas aktif, atau non blok. Ini seperti bawa celengan, asal ada keramaian langsung parkir.

Namun ternyata tidak ada juga yang mau memberikan utangan. Semua baru sebatas komitmen. Bahkan janji untuk mendapatkan pinjaman tidak didapatkanlah.

Para pembantu sinuwun Jokowi tidak dapat berbohong mengenai kondisi APBN sekarang yang tengah kempes sehingga panik kelipatan enam.

Belakangan pemerintah mengincar sovereign wealth fund (SWF) lebih dari 5 miliar dolar AS telah diberitakan akan diperoleh pemeritah dari dana tabungan masyarakat negara lain ini. Dana publik di berbagai negara terutama timur tengah yag berada di bawah kontrol negara masing-masing.

Media asing memperolok-olok Indonesia karena menginginkan SWF untuk menambal APBN dan mengatasi masalah keuangan BUMN.

Dikatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak layak mendapatkan dana ini, korupsi sektor keuangan yang mewabah, termasuk korupsi di BUMM akan dana APBN, akan menjadi pertimbangan utama dalam penempatan dana publik luar negeri dalam genggaman pemguasa Indonesia.

Tidak mungkin mengharapkan keuntungan atas investasi dana SWF di Indonesia. Detak jantung pemilik dana akan naik turun karena cemas dana mereka diembat para politisi negara ini.

Tapi pertanyaan pokok adalah mengapa Sinuwun Jokowi harus mengincar SWF negara lain? Bukankah dana-dana publik nasional masih banyak.

Dana tabungan masyarakat yang berada di bawah genggaman negara. Dikontrol penuh oleh negara. dana seperti dana haji, dana taspen, dana Jamsostek, dana asbri, dana perusahaan asuransi milik negara lainnya, dana pensiun karyawan BUMN, bahkan dana zakat, bukankah nilainya mencapai seribuan triliun?

Apakah semua dana ini telah dilahap habis Menteri Keuangan?

Kekhawatiran dana ini telah habis ditelan untuk membiayai APBN cukup masuk akal. Dana tersebut ditarik paksa melalui surat utang negara (SUN) dan tidak dapat dibayarkan lagi kepada masyarakat.

Dalam keadaan normal saja dana dana masyarakat yang dilahap surat utang negara sulit untuk dikembalikan. Apalagi dalam situasi dehidrasi dan sesak napas akibat covid 19. Darimana pemerintah akan dapat uang.

Tambahan surat utang negara sepanjang tahun 2020 telah mencapai Rp. 700 triliun, sementara utang luar negeri (ULN) tidak bertambah sepeserpun. Ini adalah indikasi kuat bahwa dana tabungan masyarakat yang dilahap untuk membiayai birokrasi negara. Wallahualam.

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Memperkuat Reformasi Sistem Pembayaran Dengan Koordinasi Sektoral Dan Teknologi Blockchain
Publika

Memperkuat Reformasi Sistem ..

19 Januari 2021 14:01
DPD RI, Macan Ompong Yang Mulai Mengaum?
Publika

DPD RI, Macan Ompong Yang Mu..

19 Januari 2021 13:52
Denny Cagur Dan Tren Politik Selebritas
Publika

Denny Cagur Dan Tren Politik..

19 Januari 2021 11:41
Moon Jae-in, Dilema Antara Donald Trump Dan Joe Biden
Publika

Moon Jae-in, Dilema Antara D..

19 Januari 2021 09:44
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Di Masa Pandemi
Publika

Mencerdaskan Kehidupan Bangs..

19 Januari 2021 07:23
Momentum MK Perbaiki Krisis Kepercayaan Masyarakat
Publika

Momentum MK Perbaiki Krisis ..

18 Januari 2021 23:57
Dapatkah Negara Melanggar Hukum Dan HAM?
Publika

Dapatkah Negara Melanggar Hu..

18 Januari 2021 19:56
Setelah SJ-182, Sekilas Tentang Dunia Penerbangan Indonesia
Publika

Setelah SJ-182, Sekilas Tent..

18 Januari 2021 16:59