Catatan KPK, Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Paling Banyak Dikeluhkan Soal Bansos

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini/Net

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini menjadi wilayah paling banyak dikeluhkan warga terkait bantuan sosial (Bansos).

Hal tersebut berdasarkan data yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 4 September 2020.

"KPK menerima total 1.074 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (9/9).

Selain keluhan bansos, ada enam topik lainnya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Di antaranya bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 117 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 86 laporan.

Selanjutnya, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 52 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 12 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 11 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan sebanyak 6 laporan, dan beragam topik lainnya dengan total 362 laporan.

"Keluhan tersebut disampaikan 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 Pemda yang terdiri dari 19 Pemerintah Provinsi dan 239 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kepada Kementerian Sosial," jelas Ipi.

Sementara itu, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 59 keluhan, Pemprov DKI Jakarta sebanyak 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30 keluhan dan Pemkab Subang 27 laporan.

"Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi oleh pelapor. Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respon dari pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespon keluhan," pungkas Ipi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Politik

Saatnya Pemerintah Realisasi..

29 November 2020 06:40
Luhut Ingin Anggaran KKP Rp 6,65 Triliun Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Politik

Luhut Ingin Anggaran KKP Rp ..

29 November 2020 06:23
Kutuk Pembunuhan Sadis Keluarga Di Sigi, Romo Benny: Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman
Politik

Kutuk Pembunuhan Sadis Kelua..

29 November 2020 05:59
Survei TerUKUR: Paslon SanDi Unggul di Pilkada Malang
Politik

Survei TerUKUR: Paslon SanDi..

29 November 2020 05:46
Hari Ini, KPU Tangsel Targetkan Pelipatan Kertas Suara Sudah Selesai
Politik

Hari Ini, KPU Tangsel Target..

29 November 2020 04:37
Didengar Anies, Usulan Gerindra Soal Bansos Sembako Diganti BLT Direalisasikan Tahun Depan
Politik

Didengar Anies, Usulan Gerin..

29 November 2020 03:42
Ingin Kembalikan Kejayaan, Hanura Jabar Terus Geber Mesin Partai Menuju 2024
Politik

Ingin Kembalikan Kejayaan, H..

29 November 2020 02:03
Panaskan Pilkada Tuban, Gubernur Jateng Ajak Kader PDIP Menangkan Paslon Setia Negara
Politik

Panaskan Pilkada Tuban, Gube..

29 November 2020 01:43