Persoalan Besar Bangsa Ini Bernama Demokrasi Kriminal

Ilustrasi kotak suara/Net

Salah satu persoalan atau masalah besar di negeri tercinta ini ada pada bidang politik.

Yaitu, kengototan rezim berkuasa untuk mempertahankan presidential threshold dalam UU Pemilu, padahal sudah ada parliamentary threshold.

Presidential treshold atau ambang batas pendaftaran presiden sebesar 20 persen dinilai membuat ruang-ruang demokrasi dibatasi.

Persyaratan ambang batas hanya menjadi alat untuk memaksa calon presiden untuk membayar upeti kepada partai politik. Hal ini juga berlaku pada calon gubernur, bupati dan walikota di daerah.

Mahar upeti itu bukan angka main-main, dan saat ini sudah bergeser kepada kriminal, yaitu pemerasan.

Di Indonesia, tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli mengatakan, untuk calon bupati atau walikota harus mengeluarkan Rp 10 miliar sampai Rp 50 miliar, calon gubernur Rp 50 miliar hingga Rp 200 miliar, dan calon presiden Rp 1 triliun sampai Rp 1,5 triliun.

Angka-angka gede itu hanya untuk membayar upeti kepada partai-partai.

Belum lagi cost untuk alat peraga kampanye, sosialisasi ke lapangan, dan uang saksi. Dan akan membengkak lagi, kalau sang calon menyiapakan serangan fajar berupa amplop dan sembako.

Kembali ke presidential threshold. Adapun alasan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden untuk menghindari banyaknya kontestan, dinilai tidak masuk akal.

Seberapa banyak pun pasangan capres-cawapres, akan tersaring secara otomatis pada putaran kedua.

Dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan kembali maju. Dan yang memperoleh suara 50 persen plus satu adalah pemenangnya.

Kalau presidential threshold tetap dipertahankan, ini hanya keuntungan bagi cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik.

Rakyat dan bangsa akan merugi. Demokrasi digunduli. Dan inilah namanya, demokrasi kriminal.

Rencananya, akan banyak tokoh yang kembali menggugat UU Pemilu tentang presidential treshold ke Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap melanggar UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat 2.

Yang sudah menyatakan diri mengajukan judicial review ke MK adalah, Zainal Arifin Mochtar dan Rocky Gerung.

Semoga rezim yang berkuasa khususnya yang mulia hakim kontitusi bisa mempertimbangkan, memperjuangan, dan menyelematkan demokrasi Indonesia.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Konsistensi Pembubaran Kerumunan Orang
Suluh

Konsistensi Pembubaran Kerum..

28 September 2020 19:19
Kampanye Daring Untuk Pemilihan Elektronik
Suluh

Kampanye Daring Untuk Pemili..

26 September 2020 15:49
Kalau Jadi Reshuffle, Sandi Dan Fahri Dikabarkan Masuk Kabinet
Suluh

Kalau Jadi Reshuffle, Sandi ..

25 September 2020 14:30
Pidato Jokowi Menyentil Kepongahan China
Suluh

Pidato Jokowi Menyentil Kepo..

24 September 2020 15:33
Mulai Berhembus, Gibran Ancang-ancang Melaju Di 2024, Incar RI 2?
Suluh

Mulai Berhembus, Gibran Anca..

23 September 2020 13:55
Salam Perpisahan Jokowi Dengan NU-Muhammadiyah
Suluh

Salam Perpisahan Jokowi Deng..

22 September 2020 13:05
Jokowi Harus Bersikap, Pilkada 9 Desember Dilanjutkan Atau Ditunda?
Suluh

Jokowi Harus Bersikap, Pilka..

21 September 2020 11:46
Kalau Mahfud Dan Jokowi Sudah Angkat Tangan, Kepada Siapa Lagi Kita Berharap?
Suluh

Kalau Mahfud Dan Jokowi Suda..

18 September 2020 14:39