Persoalan Besar Bangsa Ini Bernama Demokrasi Kriminal

Ilustrasi kotak suara/Net

Salah satu persoalan atau masalah besar di negeri tercinta ini ada pada bidang politik.

Yaitu, kengototan rezim berkuasa untuk mempertahankan presidential threshold dalam UU Pemilu, padahal sudah ada parliamentary threshold.

Presidential treshold atau ambang batas pendaftaran presiden sebesar 20 persen dinilai membuat ruang-ruang demokrasi dibatasi.

Persyaratan ambang batas hanya menjadi alat untuk memaksa calon presiden untuk membayar upeti kepada partai politik. Hal ini juga berlaku pada calon gubernur, bupati dan walikota di daerah.

Mahar upeti itu bukan angka main-main, dan saat ini sudah bergeser kepada kriminal, yaitu pemerasan.

Di Indonesia, tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli mengatakan, untuk calon bupati atau walikota harus mengeluarkan Rp 10 miliar sampai Rp 50 miliar, calon gubernur Rp 50 miliar hingga Rp 200 miliar, dan calon presiden Rp 1 triliun sampai Rp 1,5 triliun.

Angka-angka gede itu hanya untuk membayar upeti kepada partai-partai.

Belum lagi cost untuk alat peraga kampanye, sosialisasi ke lapangan, dan uang saksi. Dan akan membengkak lagi, kalau sang calon menyiapakan serangan fajar berupa amplop dan sembako.

Kembali ke presidential threshold. Adapun alasan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden untuk menghindari banyaknya kontestan, dinilai tidak masuk akal.

Seberapa banyak pun pasangan capres-cawapres, akan tersaring secara otomatis pada putaran kedua.

Dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan kembali maju. Dan yang memperoleh suara 50 persen plus satu adalah pemenangnya.

Kalau presidential threshold tetap dipertahankan, ini hanya keuntungan bagi cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik.

Rakyat dan bangsa akan merugi. Demokrasi digunduli. Dan inilah namanya, demokrasi kriminal.

Rencananya, akan banyak tokoh yang kembali menggugat UU Pemilu tentang presidential treshold ke Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap melanggar UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat 2.

Yang sudah menyatakan diri mengajukan judicial review ke MK adalah, Zainal Arifin Mochtar dan Rocky Gerung.

Semoga rezim yang berkuasa khususnya yang mulia hakim kontitusi bisa mempertimbangkan, memperjuangan, dan menyelematkan demokrasi Indonesia.

Komentar


Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021
Video

Satreskrim Polres Grobogan Tangkap Pengedar Obat Aborsi

Selasa, 13 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021

Artikel Lainnya

Kemenristek Memikul Masa Depan Bangsa, Tapi Pasukannya Tak Bersenjata Lengkap
Suluh

Kemenristek Memikul Masa Dep..

12 April 2021 09:46
Ngotot Ketum Demokrat, Moeldoko Sudah Berani Lawan Jokowi?
Suluh

Ngotot Ketum Demokrat, Moeld..

08 April 2021 19:35
Capres Istana Non PDIP, Jokowi Berpeluang Dorong Orang Dekat, Ini Daftarnya
Suluh

Capres Istana Non PDIP, Joko..

06 April 2021 17:47
Jangan Sampai Moeldoko Yang Makan Nangka, Jokowi Yang Kena Getahnya
Suluh

Jangan Sampai Moeldoko Yang ..

02 April 2021 18:23
Awas Serangan Balik, Jangan Terburu-Buru Buka Sekolah Tatap Muka
Suluh

Awas Serangan Balik, Jangan ..

02 April 2021 14:26
Jalan Moeldoko Menuju 2024 Buntu
Suluh

Jalan Moeldoko Menuju 2024 B..

01 April 2021 01:22
Sidang Rizieq Tatap Muka Demi Keadilan Masyarakat
Suluh

Sidang Rizieq Tatap Muka Dem..

29 Maret 2021 23:49
Total HGU Tembus 10 Juta Hektare, Siapa Saja Penerimanya?
Suluh

Total HGU Tembus 10 Juta Hek..

24 Maret 2021 11:07