Cara Pemerintah Tangani Wabah Corona Harus Dikritik

Semula banyak orang, termasuk saya, yang waswas dan skeptis bahwa Pemerintah dapat mengatasi keadaan. Hal itu dialaskan pada kesan bahwa Pemerintah kurang serius bahkan meremehkan wabah tersebut.

Seperti pernyataan pejabat tinggi bahwa kita tidak terkena karena kita sering membaca doa tertentu, atau korban meninggal di suatu tempat bukan karena corona tapi flu babi, atau kita tidak terkena wabah karena Indonesia berada di iklim tropis, atau kalau tidak kasus corona, mau apa, masak mau dipaksa ada, dan lain sebagainya.

Dan yang paling tragis adalah sikap menuduh seseorang yang menyebarkan info tentang corona sebagai menyebar berita hoax.

Pengakuan bahwa ternyata Pemerintah sengaja menutup-tutupi informasi tentang persebaran wabah corona dimaksudkan untuk menghindari kegaduhan. Padahal kecenderungan menutup-tutupi masalah wabah corona justru menimbulkan kecemasan bahkan kepanikan di kalangan masyarakat.

Jika dibandingkan langkah Pemerintah dengan langkah negara-negara maju seperti Inggeris, Italia, Amerika Serikat, atau Singapura yang bersifat jujur dan terbuka, bahkan tidak segan-segan menyatakan negara darurat corona sehingga mendeklarasikan kota-kota tertentu dinyatakan tertutup (lockdown), akan jelas sekali beda antara keterbukaan dan ketertutupan, serta kejujuran dan ketakjujuran.

Ketakjujuran dan ketakterbukaan Pemerintah tentang wabah corona, padahal itu merupakan masalah dan ancaman bersama, membawa kita tidak akan memecahkan masalah, dan hanya akan menimbulkan masalah baru.

Suatu hal yang patut dipertanyakan, karena bagi sebagian orang adalah tidak logis dan appropriate (tidak pas), adalah Pemerintah justru melibatkan Badan Intelijen Negara/BIN dalam penanggulangan Wabah Corona.

Bukankah justru yang lebih relevan untuk itu adalah melibatkan, selain Kemkes, juga Perguruan Tinggi dengan berbagai jurusannya. Baik untuk observasi, analisis, maupun penyiapan teknologi relevan.

Tapi itulah yang telah terjadi. Kritik ini perlu disampaikan karena masalah yang dihadapi adalah masalah bersama, dan tidak ada yang boleh berpretensi dapat  mengatasinya sendiri, bukan pemerintah dan bukan organisasi/lembaga manapun. Penyelesaian masalah haruslah dalam kebersamaan yang jujur dan terbuka antara berbagai elemen bangsa.

Dalam hal ini patut direnungkan sebuah Hadits Nabi:
"Berlaku jujurlah karena kejujuran membawa kepada kebenaran, dan kebenaran mengantarkan ke surga. Hindarilah ketakjujuran (kebohongan) karena ketakjujuran itu membawa kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan ke neraka".

M Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI